Bukan 2030, Tapi Tahun Depan Transportasi Umum Sudah Ada di IKN

Jakarta, nomorsatukaltim - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menyebutkan proyek transportasi umum sudah bisa dilakukan tahun depan. Hal tersebut disampaikan langsung olehnya saat ditemui awak media di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2023.

"Kita akan membuat untuk urban mobility - mobilitas perkotaan dan itu mulai tahun depan. Jadi itu tidak usah nunggu sampai tahun 2030 tapi kita sudah ada," ujar Bambang Susantono kepada media.

Adapun nantinya transportasi umum tersebut, kata Bambang Susantono, akan dibuat dengan konsep Green Mobilitas Perkotaan. Bahkan hal itu juga sudah dibicarakan dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

"Saya sudah bicara dengan ketua umum MTI, kemudian kita juga sudah sepakat untuk sama-sama membuat bagaimana transportasi ini benar-benar tidak hanya, istilahnya cerdas aja, tapi green mobilitas perkotaannya benar-benar kita semua akan dapatkan," imbuhnya. 

Sebelumnya, pembangunan transportasi massal di IKN telah menarik perhatian berbagai pihak.
Salah satunya MTI yang menilai proyek transportasi di IKN akan terlambat dalam pembangunannya.
Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun menilai bahwa pembangunan transportasi umum massal sendiri baru bisa dilakukan pada tahap ketiga, tahun 2030-2034. Bahkan pembangunan transportasi umum massal tersebut juga tercantum dalam rencana induk IKN.

"Kita mesti revisi rencana induk ini, karena sudah bagus KPI 80 persen tapi di rencana induk rencana pengembangan transportasi massal ada di tahap 3, tahun 2030-2034, kan terlambat nanti," kata Haris Muhammadun, Rabu, 6 Desember 2023.

Dalam rencana induk IKN tahap I 2022-2024 dijelaskan, pembangunan infrastuktur di sektor transportasi hanya dijabarkan pembangunan sebagian jalan tol untuk mendukung IKN. Lalu pada tahap II 2025-2029 hanya disebutkan pembangunan bandara VVIP.

Melihat dua tahapan tersebut, kata Haris, sudah bisa dipastikan bahwa transportasi umum masuk dalam tahapan III.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk merevisi rencana induk IKN tersebut.

"Ternyata pembangunan sistem transportasi angkutan massalnya di tahap ketiga, ini tidak match. Makanya kita merekomendasikan, kemarin sudah saya sampaikan, Pak ini mesti di revisi," tandasnya.

Sumber: