Tekanan Ekonomi Belum Pulih, Defisit RAPBN 2021 Diperlebar Jadi 5,2 Persen

Jakarta, Nomorsatukaltim.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Guna mendukung pembiayaan program prioritas. Termasuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dengan DPR. Lebih tinggi dari 4,7 persen,” kata Sri dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7).

Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen. Namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen dari PDB. Karena masih tingginya tekanan dari pandemi COVID-19.

“Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. Yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya,” ujar Sri.

Beberapa program prioritas pada 2021 adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan. Untuk menangani COVID-19 pasca 2020. Termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin.

“Bapak Presiden meminta besok (hari ini, red.) akan sidang atau ratas lagi. Untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini. Sehingga anggaran betul-betul produktif dan didukung perencanaan belanja yang baik,” jelas Sri.

Sementara itu, Jokowi mengatakan, asumsi makroekonomi dalam Rancangan APBN 2021 akan tetap optimistis. Namun juga realistis. Mengingat ada kebutuhan belanja untuk program prioritas. Juga dampak terhadap pelebaran defisit anggaran.

Dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Bogor, Jawa Barat, ia mengatakan, program prioritas dari APBN 2021 akan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Selain itu, belanja fiskal akan diarahkan untuk menstimulus program reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan digitalisasi.

“Angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, harus optimistis. Tapi juga realistis dengan mempertimbangkan proyeksi terkini. Kita memastikan prioritas 2021 dan pelebaran defisit APBN 2021,” katanya.

Jokowi berharap pada 2021 ekonomi akan pulih dan terakselerasi untuk kembali tumbuh pada tren normal. Namun ia mengatakan, memang masih terdapat potensi ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan.

Beberapa lembaga ekonomi dunia seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) memerkirakan ekonomi dunia akan kembali ke tren pertumbuhan pada 2021 setelah di 2020 akan terkontraksi ke level minus.

“IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen. Ini perkiraan yang sangat tinggi, menurut saya. Bank Dunia 4,2 persen. OECD 2,8 hingga 5,2 persen. Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita berada dalam posisi ekonomi yang mestinya juga di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” ujar Jokowi. (an/qn)

Sumber: