Program Rumah Subsidi Khusus Wartawan Tuai Penolakan dari Sejumlah Organisasi Pers

Senada, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, menyampaikan kekhawatiran mengenai jalur khusus ini.

Sebab, dapat menimbulkan persepsi publik bahwa jurnalis tidak lagi bersikap kritis terhadap pemerintah. 

BACA JUGA: Logistik PSU Kukar Mulai Didistribusikan, Tabang Jadi Titik Awal Pengiriman

BACA JUGA: Pastikan Takaran BBM Sesuai Standar, Pemkab Kubar Gelar Sidak ke SPBU dan APMS

Ia menilai program tersebut sebaiknya dibatalkan dan wartawan diarahkan untuk mengikuti jalur subsidi perumahan reguler seperti Tapera atau BTN.

"Biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal. Ini untuk menjaga marwah profesi dan kepercayaan publik," ujar Nany.

Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan wartawan, solusi yang lebih tepat adalah memastikan perusahaan media menjalankan aturan ketenagakerjaan. 

Termasuk memberikan upah layak dan perlindungan kerja.

BACA JUGA: 8 Konsumen Adukan BBM Bermasalah ke BPSK Samarinda, Sidang Belum Hasilkan Kesepakatan

BACA JUGA: Ijazah Jokowi Disoal Amien Rais Cs, UGM Siap Beberkan Bukti Akademik di Pengadilan

"Dengan penghasilan yang layak, wartawan bisa mendapatkan rumah tanpa harus diberikan jalur khusus," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap insan pers. 

Namun, ia mengingatkan agar fokus utama tetap diarahkan pada perbaikan akses pembiayaan rumah untuk seluruh lapisan masyarakat.

"IJTI berharap regulasi yang disusun ke depan benar-benar dapat membangun ekosistem media yang sehat. Pemerintah sebaiknya memperkuat kebijakan yang mendukung industri pers, bukan mengintervensi secara langsung melalui program khusus seperti ini," tegasnya.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Perlu Rp2 Triliun untuk Capai Target 100 Persen Terlayani Air Bersih

Sumber: