Warga Long Apari Mahulu Desak Gubernur Kaltim Buka Mata Melihat Kesulitan Rakyat di Wilayah Perbatasan

Kondisi tersebut kerap dihadapi masyarakat perbatasan di tengah tidak memadainya infrastruktur untuk mendukung akses transportasi darat.

Menurut Petrus, kondisi ini sebenarnya sudah lama disuarakan bahkan setiap tahun. Namun sayangnya aspirasi tersebut terkesan diabaikan, terbukti sampai saat ini akses transportasi darat ke wilayah perbatasan tak kunjung di bangun. 

BACA JUGA: 6 Parpol di Mahulu Dapat Dana Hibah Rp472 Juta, Porsi Terbesar Milik Gerindra

BACA JUGA: Pasang Surut Air Mahakam Tentukan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di Mahulu

“Kami masyarakat perbatasan sangat butuh jalan darat yang layak, yang manusiawi dilalui. Selama ini, Sungai Mahakam adalah jalur transportasi utama yang kami harapkan. Tapi di balik itu, mau berapa ratus sudah nyawa masyarakat perbatasan yang mati tenggelam akibat long boat, speed boat, mesin ketinting karam, belum lagi kerugian harta benda,” ujarnya. 

Mewakili masyarakat perbatasan, Petrus mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk dapat membangun akses jalan darat yang betul-betul memadai, dari Kecamatan Long Bagun sampai di Kecamatan Long Apari. 

Petrus menyebut, badan jalan memang sudah ada, namun karena kondisinya tidak terawat akhirnya tidak layak dilewati. Apalagi sebagian besar masih berupa jalan tanah. 

Menurut Petrus, Dengan akses jalan yang memadai, maka distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan bisa lancar, termasuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat setempat. 

BACA JUGA: SDM dan Infrastruktur Jadi Tantangan Sektor Pertanian di Mahulu, DKPP Diminta Kerja Keras

BACA JUGA: Dapat Anggaran Rp131 Miliar, Ini Rencana Besar Dinkes Mahulu Tahun 2025

“Atas nama masyarakat di kecamatan perbatasan, saya sangat berharap kepada pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat agar bantu kami di kecamatan perbatasan untuk segera membangun akses jalan dari Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari. Untuk badan jalan sebenarnya sudah dibuka tapi tidak ada follow up dari pemerintah sampai sekarang,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Petrus menegaskan kepada pemerintah provinsi agar tidak menutup mata melihat persoalan masyarakat di wilayah perbatasan. 

Ia memaklumi bahwa, secara kewenangan pembangunan memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Namun seharusnya pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan lobi ke pemerintah pusat, agar ketertinggalan pembangunan yang ada bisa segera diatasi. 

BACA JUGA: Tak Mampu Menanjak di Jalan Rusak Jadi Penyebab Kecelakaan di Mahulu

Sumber: