Bankaltimtara

Cap Jempol Stunting, Inovasi DPPKB Kutim Tekan Keluarga Berisiko Stunting

Cap Jempol Stunting, Inovasi DPPKB Kutim Tekan Keluarga Berisiko Stunting

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi.-(Disway Kaltim/ Sakiya)-

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur (DPPKB Kutim) berinovasi dalam menurunkan angka stunting melalui program "Cap Jempol Stop Stunting", yang akan diluncurkan pada 27 Oktober mendatang.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan keluarga berisiko stunting

Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting yang masih berada di angka 20,6 persen pada tahun 2024.

Cap Jempol Stop Stunting merupakan gerakan nyata yang melibatkan banyak pihak, termasuk OPD, organisasi mitra, hingga dunia usaha.

BACA JUGA: Program KB Jadi Instrumen Lawan Stunting, Mahulu Perlu Seriusi Masalah Pernikahan Dini

BACA JUGA: Kesadaran Gizi dan Pola Asuh Jadi Tantangan Penanganan Stunting di Balikpapan

Junaidi mengatakan, program ini menggunakan pendekatan jemput bola, di mana petugas langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan menangani keluarga yang berisiko stunting. 

Dengan begitu, intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Selama ini banyak kasus stunting baru diketahui setelah terlambat ditangani. Dengan sistem jemput bola, kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga yang berisiko dapat segera dibantu,” jelasnya.

Selain itu, Junaidi menekankan pentingnya kolaborasi leadership antarinstansi. 

BACA JUGA: Rumah Sehat BAZNAS Berau Cegah Stunting lewat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

BACA JUGA: Terkejut Banyak Anak Stunting Berada di Kawasan Pesisir, Pemkot Bontang Tekan Stunting Dengan Penambahan Gizi

Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab DPPKB semata, tetapi harus melibatkan seluruh elemen pemerintah daerah.

“Ini kerja besar. Butuh keterlibatan banyak pihak, mulai dari dinas kesehatan, pendidikan, hingga perangkat desa. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: