Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim Nyatakan Dukungan Total Pembentukan DOB Kutai Utara

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kutai Timur, Akbar Tanjung mendukung penuh terhadap perjuangan masyarakat dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara.

Akbar Tanjung menyampaikan apresiasi terhadap kegigihan Komite Pembentukan Kabupaten Kutai Utara (KPKU), yang selama ini terus mengawal proses administratif dan menjalin komunikasi strategis dengan pemerintah pusat.

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 sekaligus Ketua Fraksi PKS, saya sangat menghargai dedikasi dan ketekunan teman-teman di KPKU. Mereka sudah bekerja secara konsisten, menjaga komunikasi, menyusun dokumen, dan menyuarakan aspirasi masyarakat ke level nasional,” ujarnya, Senin 30 Juni 2025.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat di wilayah yang akan menjadi cakupan Kutai Utara.

BACA JUGA: Dukung Pemekaran Kutai Utara, Mahyunadi Akan Konsolidasikan Tim

BACA JUGA: Kutai Utara Siap Jadi Daerah Otonomi Baru, Tinggal Menunggu Surat Amanat Presiden

Delapan kecamatan yang selama ini berada di kawasan utara Kutim disebutnya memiliki potensi besar dan membutuhkan perhatian khusus dari aspek pemerintahan.

“Kita sangat berharap besar kepada masyarakat kita dari dapil 3 dan dapil 4, di wilayah 8 kecamatan. Kita ingin semua saling support, saling sinergi, supaya harapan kita ini bisa tercapai seperti itu, untuk terjadinya pembenahan kabupaten baru,” kata Akbar.

Meskipun hingga saat ini Kutai Utara belum termasuk dalam daftar 32 calon DOB yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat, Akbar menilai hal itu bukan alasan untuk berhenti berjuang.

Menurutnya, semua mekanisme administratif dan kajian ilmiah sudah ditempuh dan disiapkan dengan cermat.

BACA JUGA: Agus Aras Ingin Masyarakat Ikut Berpartisipasi dengan Kebijakan Pemerintahan

BACA JUGA: Masuk Kategori 5 Terburuk Pengelolaan Sampah di Kalimantan Timur, Pemkab Kutim Siap Berbenah

“Kebijakan dari pemerintah pusat pasti mereka yang lebih pahamlah untuk kemudian menilai layak atau tidak. Kemudian kami menyiapkan dokumen-dokumen yang dianalisis secara ilmiah, sudah kami sajikan di dalam dokumen yang diajukan kepada pemerintah pusat itu sudah sangat layak begitu,” paparnya.

Di samping itu menyebut proses perjuangan ini bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut kebijakan dan arah prioritas pembangunan.

Sumber: