DPRD Kubar Soroti Silpa Rp1,5 Triliun, Ridwai Desak Evaluasi Pejabat OPD dan Minta Bupati Turun Tangan

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Realisasi anggaran yang rendah dan tumpukan sisa belanja yang terus membengkak menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Ridwai.

Ia mengungkapkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari APBD Tahun Anggaran 2024 tercatat mencapai Rp1,5 triliun.

Angka fantastis ini dianggap sebagai kegagalan sistemik dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di daerah.

“Silpa ini sangat merugikan bagi daerah kita. Karena anggaran itu kan tidak terserap dengan baik. Sementara kebutuhan masyarakat Kubar sangat banyak sekali,” ujar Ridwai kepada Nomorsatukaltim di Kantor DPRD Kubar, Senin, 30 Juni 2025.

BACA JUGA: RPJMD Kutai Barat Disetujui, DPRD Soroti SiLPA dan BUMD Tidak Produktif

BACA JUGA: Membedah Proyek Konstruksi dan Konsultansi Kutai Barat 2025: Siapa Dapat Apa dan Berapa Nilainya?

Menurut Ridwai, tingginya Silpa menunjukkan, bahwa alokasi anggaran yang telah dirancang tidak diimbangi dengan pelaksanaan program yang memadai.

Dana yang seharusnya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat justru tertahan, dan kembali menjadi sisa tanpa hasil nyata di lapangan.

Ia menekankan, pada masa kepemimpinan Bupati Kubar saat ini, Frederick Edwin, pola pengelolaan anggaran harus dirombak secara serius agar tidak kembali menciptakan sisa dana sebesar tahun lalu.

“Bupati Kubar kita harapkan dapat menekan angka Silpa ini supaya ekselerasi pembangunan lebih cepat dari sebelumnya. Daya serap anggaran setiap OPD yang maksimal akan bermanfaat besar bagi masyarakat Kubar,” jelas Ridwai.

BACA JUGA: Realisasi APBD 2024 Balikpapan 86,72 Persen, SILPA Capai Rp 614 Miliar

BACA JUGA: Realisasi Belanja Rendah, Silpa Pemkot Balikpapan Rp614 Miliar Lebih

Namun, harapan itu justru dibayang-bayangi kondisi serapan anggaran yang masih rendah di pertengahan tahun 2025. Ridwai menyebut, hingga Juni 2025, realisasi belanja APBD baru menyentuh sekitar 21 persen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah dinas teknis seperti Dinas PUPR justru berada di bawah ambang tersebut.

Sumber: