Masukkan Pansus RPJMD Kaltim: Prioritaskan SDM dan Selesaikan Tapal Batas

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Kaltim.

Di antaranya menegaskan pentingnya peningkatan proyeksi pendapatan daerah dalam pembahasan RPJMD 2025–2029.

Hal itu ditegaskan Ketua Pansus RPJMD, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.

Penambahan anggaran ini harus difokuskan untuk pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur.

“Intinya kita dalam pembahasan ini mendorong proyeksi pendapatan untuk ditingkatkan. Selisih sekitar 1 triliun lebih dari proyeksi pendapatan sebelumnya ke yang baru, untuk pendidikan, peningkatan kualitas SDM dan sisanya untuk infrastruktur,” ungkap Syarifatul setelah melaksanakan Rapat Pansus RPJMD, Jumat, 25 Juli 2025.

Syarifatul menekankan bahwa dorongan ini bertujuan mendukung suksesnya program unggulan Pemprov Kaltim.

Seperti program pendidikan gratis berbasis politeknik (GratisPol) dan beasiswa jurnalis dan politisi (JosPol).

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah daerah.

“Tujuannya juga semata-mata untuk mensukseskan program GratisPol dan JosPol. Kita ingin sinergitas antar OPD juga tetap berjalan dengan baik, jangan sampai OPD berjalan sendiri-sendiri. Seluruh OPD punya keterkaitan dengan program unggulan gubernur,” ujarnya.

Selain fokus pada penguatan SDM, Syarifatul juga menyinggung persoalan yang belum kunjung tuntas. Yakni sengketa tapal batas antar wilayah.

Dia menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas harus menjadi prioritas dalam RPJMD kali ini.

“Kami juga mendorong percepatan penyelesaian tapal batas, karena ini kan jadi masalah bertahun-tahun lalu tapi tidak selesai-selesai. Kami ingin dalam RPJMD ini, dalam periode ini sudah tuntas,” tegasnya.

Ia merinci bahwa terdapat enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang masih memiliki persoalan tapal batas yang belum selesai.

Bahkan, konflik batas wilayah juga terjadi antara Provinsi Kaltim dan Kalimantan Tengah.

“Ada enam kabupaten/kota yang tapal batasnya belum clear sampai hari ini, dan ada juga yang tingkat provinsi antara Kaltim dan Kalteng juga belum clear. Jadi ini harus diselesaikan di periode ini,” sambungnya.

Sumber: