Warga Desa Sidrap Pilih Ikut Bontang

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diminta untuk tidak egois. Pikirkan nasib masyarakat kelas bawah. Tentu semua segmen. Mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan sampai perekonomian masyarakat di Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan.

“Jangan egois. Demi mempertahankan daerah yang notabenenya jauh dari pusat pemerintahan, tapi mengorbankan masyarakat kecil,” kata Abu Thalib, warga Desa Sidrap Dalam kepada nomorsatukaltim, Sabtu 2 Agustus 2025.

Bapak empat anak ini mengaku tinggal di Sidrap sudah dari 1977. Saat itu, ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sana. Awalnya, mereka bertahan hidup dari pertanian dan perkebunan. Namun, sekarang keluarganya bisa bertahan hidup dengan bekerja di proyek.

Kota Taman punya dua perusahaan besar: PT Pupuk Kaltim (PKT) dan PT Badak NGL. Perusahaan paling dekat dengan rumahnya adalah PKT. Ia sering ikut kerja proyek di perusahaan tersebut. Perusahaan itu hanya memprioritaskan masyarakat Bontang.

BACA JUGA: Justru Bebani Sekolah Swasta, Pemprov Kaltim Didesak Revisi Kebijakan BOSP Daerah

“Kalau saya sudah pindah KTP Kutim, pastinya saya sudah tidak bisa lagi kerja di Bontang. Karena, pemerintah Bontang pastinya memprioritaskan masyarakat di sana. Apakah pemerintah Kutim berpikir sampai di situ?,” terangnya.

Menurutnya, infrastruktur jalan di depan rumahnya saja tidak pernah disentuh oleh pemerintah Kutim. Jalan itu awalnya digarap oleh Pemerintah Kota Bontang. “Jadi saya lebih milih tinggal di Bontang ketimbang harus pindah ke Kutim,” ucap masyarakat RT 14 itu.

Bahkan, menurutnya, jika pemerintah Kutim tetap memaksa masyarakat Sidrap untuk pindah administrasi ke Kutim, lebih baik pemerintah kabupaten tersebut membeli rumahnya. Setelah itu, ia bisa membeli rumah baru di dalam Kota Bontang.

“Di Bontang kita enak. Sekarang harus dipaksa ke Kutim. Kalaupun pemerintah Kutim tidak mau membeli aset kita di Sidrap, apakah ada jaminan ketika kita pindah administrasi ke Kutim, kita bisa akan sejahterah? Kehidupan yang layak buat kami sekeluarga?,” tegasnya.

BACA JUGA: Oknum ASN di Bontang Ditahan karena Diduga Melakukan Penipuan, 2 Kontraktor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Ia menilai, pemerintah kabupaten Kutim hanya ingin membunuh masyarakat kecil saja. Karena, mereka tidak mau berpikir mengenai kelanjutan hidup masyarakat di Sidrap. Padahal, sejak dulu yang berpartisipasi besar ke hidup mereka adalah pemerintah Bontang.

“Anak saya sekarang kuliah di Unmul (Universitas Mulawarman). Dia bisa kuliah di sana karena beasiswa PKT. Support juga dari pemkot Bontang. Kalau memang kita ini wilayah Kutim, kemana pemerintah Kutim? Apakah mereka peduli dengan pendidikan anak-anak kami,” tegas pria berusia 53 tahun itu.

Sedikitnya sebanyak 2.297 warga kampung Sidrap memiliki KTP kota Bontang. Mereka tetap memilih untuk menjadi penduduk Bontang sedari dulu, sebelum pemekaran Kutai Timur dan Bontang, pada 1999.

Sumber: