Belum Disetujui Kemensos, Pemkot Balikpapan Masih Menunggu Pembangunan Sekolah Rakyat

"Banyak yang administrasinya belum siap tapi sudah jalan. Itu yang harus kita hindari," sebut Edy dihadapan awak media.

Sekolah rakyat menggunakan sistem asrama untuk semua jenjang, mulai SD hingga SMA. Progam tersebut terutama menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Namun Edy mengungkapkan ada faktor psikologis yang perlu diperhatikan.

"Kalau anak SD, mereka masih sangat dekat dengan orang tua. Kalau langsung dipisahkan,risikonya tinggi. Harus ada asesmen kesiapan," ungkapnya.

Sementara bagi siswa SMP dan SMA, adaptasi biasanya lebih mudah. Tetapi, karena belum memiliki sekolah rakyat, Balikpapan mengirim empat siswa ke sekolah rakyat provinsi di Samarinda.

Ada dua siswa SD dan dua siswa SMA. Proses adaptasi disebut masih menjadi tantangan dalam pendampingan anak.

"Anak-anak yang terbiasa dengan pola rumah kadang agak sulit menyesuaikan di asrama. Tapi ada contoh yang berhasil. Satu anak SMA dari Balikpapan bahkan tampil menyanyi di depan Menteri Sosial," ungkapnya.

Berbeda dengan Balikpapan yang masih menunggu persetujuan lahan, Pemprov Kaltim justru mempercepat pembangunan dua sekolah rakyat baru di Samarinda.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa sekolah rakyat pertama yang telah beroperasi penuh adalah yang berlokasi di eks SMA Negeri 16 Samarinda. Bangunan lama sekolah tersebut dialihfungsikan sepenuhnya menjadi fasilitas pendidikan berasrama.

"SMA 16 kita pindahkan ke sekolah lain. Bangunan lamanya kita gunakan sebagai sekolah rakyat. Kegiatannya berjalan normal dan siswa merasa nyaman," ujar Seno saat ditemui belum lama ini.

Ia mengatakan provinsi telah meninjau langsung proses belajar di sekolah itu dan memastikan fasilitas berjalan sebagaimana mestinya.

Seno mengungkapkan dua sekolah rakyat tambahan sedang dalam proses pembangunan. Proyeksi waktunya sekitar dua tahun hingga dapat digunakan.

"Kita ingin setiap kabupaten/kota punya satu sekolah rakyat. Jadi totalnya akan ada sepuluh," harapnya.

Saat ini baru tiga sekolah rakyat yang beroperasi di Kaltim. Seno menegaskan bahwa pengawasan sekolah rakyat bukan lagi dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.

"Pengawasan dari daerah. Kementerian Sosial sudah menyerahkan ke Dinas Sosial provinsi," imbuhnya.

Sumber: