Belum Disetujui Kemensos, Pemkot Balikpapan Masih Menunggu Pembangunan Sekolah Rakyat

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Program pembangunan sekolah rakyat di Kaltim terus bergerak. Namun Balikpapan  belum mendapatkan persetujuan pembangunan dari Kementerian Sosial.

Padahal Pemkot Balikpapan telah menyiapkan lahan dan mengajukan empat lokasi. Tetapi hingga kini proyek belum dimulai.

Di saat yang sama, Pemprov Kaltim terus memperluas fasilitas serupa di Samarinda.

Kesenjangan kesiapan itu membuat Balikpapan berada pada posisi menunggu paling lama, dalam program pendidikan berasrama bagi warga tidak mampu.

Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan, mengatakan seluruh proses pembangunan sekolah rakyat merupakan kewenangan Kementerian Sosial.

Daerah hanya menyiapkan lokasi dan memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi.

"Di Balikpapan sudah ada empat lokasi yang diajukan. Tapi syarat teknisnya harus lengkap dulu, mulai status tanah, akses listrik, air, sampai kesiapan infrastruktur dasar," kata Edy saat diwawancara, pada Senin 17 November 2025.

Ia menyebut terdapat dua lokasi yang paling memungkinkan berada di wilayah utara dan timur.

Keduanya merupakan aset pemerintah dan memenuhi syarat luas lahan, yakni minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare.

"Dua lokasi itu tinggal menunggu keputusan pusat. Kita menunggu," ucap Edy sapaan akrabnya.

Ia menilai pembangunan fisik bukan satu-satunya pekerjaan besar bagi daerah.

Pengelolaan sekolah rakyat akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setelah fasilitas diserahkan.

"Listrik, air, keamanan, operasional asrama. Itu semua nanti tanggung jawab daerah. Itu harus dipikirkan dari awal," tekannya.

Ia pun menerangkan, beberapa sekolah rakyat di daerah lain menghadapi persoalan administrasi karena operasional tidak disiapkan secara matang.

Sumber: