Keterlambatan Gaji dan Penolakan Kenaikan Tarif PBB 2025, Pekerja Kontraktor RDMP Ikut Aksi di Balikpapan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penolakan terhadap penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 di Balikpapan tidak hanya datang dari warga dan mahasiswa, tetapi juga merembet ke kalangan pekerja kontraktor proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Para pekerja menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang telah berlangsung berbulan-bulan, menimbulkan tekanan ekonomi nyata bagi ribuan kepala keluarga.

Fauji, pekerja RDMP, menjelaskan, bahwa keterlambatan gaji di perusahaannya bukan hanya sekali terjadi, tetapi berulang. Beberapa perusahaan bahkan menunda pembayaran hingga 3 bulan dan mencicil gaji karyawan.

"Setiap bulan gaji kami selalu terlambat. Bahkan ada perusahaan yang telat membayar hingga 3 bulan dan dicicil. Kami sudah berulang kali menyampaikan ke manajemen, tapi belum ada titik terang," bebernya saat diwawancara terpisah, di sela-sela aksi massa, pada Senin 25 Agustus 2025.

BACA JUGA: Dukung Aksi Mahasiswa, Ibu- Ibu di Balikpapan: Kami Bukan Lagi Tulang Rusuk, Tapi Tulang Punggung

BACA JUGA: Kecewa Tak Bertemu Wali Kota, Massa Aksi Bersiap Bermalam di Balai Kota

Fauji menyebut, bahwa di perusahaannya terdapat sekitar 500 karyawan yang terdampak. Kondisi serupa dialami pekerja dari beberapa kontraktor lain yang terlibat di proyek RDMP, sehingga masalah ini berskala lebih luas.

"Kami tidak ingin hanya perusahaan kami yang mendapat solusi, sementara yang lain dibiarkan. Ini bukan persoalan pribadi, tapi menyangkut keluarga, anak, dan istri yang harus kami hidupi," harap Fauji.

Akibat keterlambatan pembayaran, sebagian pekerja terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau meminjam dana secara online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Situasi itu menambah ketegangan di tengah aksi penolakan PBB 2025, di mana warga juga menyoroti transparansi dan pemanfaatan anggaran daerah.

BACA JUGA: Wakil Wali Kota Balikpapan Tegaskan Penundaan Kenaikan PBB 2025 Sudah Sesuai Prosedur

BACA JUGA: Massa Aksi Menolak Kenaikan PBB Kecewa Wali Kota Tidak Hadir

Para pekerja menegaskan bahwa aspirasi mereka murni berasal dari keresahan terkait hak mereka sebagai pekerja, bukan upaya provokasi.

Mereka pun berharap pemerintah daerah dan DPRD Balikpapan dapat menyalurkan suara mereka dan mendorong adanya mekanisme pembayaran gaji yang lebih jelas dan tepat waktu.

Sumber: