Drainase dan Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Penanganan Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Persoalan banjir di Balikpapan dinilai tidak bisa diatasi tanpa penataan drainase menyeluruh dan pengendalian alih fungsi lahan yang ketat.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan dua faktor ini sebagai kunci utama pencegahan banjir.

"Penanganan masalah banjir tidak bisa dilakukan setengah hati. Drainase harus dibenahi secara menyeluruh, dan alih fungsi lahan perlu diawasi ketat," katanya, pada Sabtu (9/8/2025).

Ia menyebut kapasitas saluran di sejumlah kawasan tidak memadai menampung debit air saat hujan lebat. 

BACA JUGA: Kelulusan 7 Peserta Seleksi PPPK Balikpapan Dibatalkan, Terindikasi Pemalsuan Dokumen dan Pengunduran Diri

"Banyak saluran air di kota ini yang dimensinya kecil, sehingga saat curah hujan tinggi langsung meluap," ucap Sigit.

Balikpapan, lanjutnya, bisa mengambil contoh pembesaran dimensi drainase yang dilakukan di Samarinda, atau penerapan kanal dan gorong-gorong bawah tanah di Belanda yang terintegrasi dan terawat. 

"Di Belanda, kanal dan gorong-gorongnya bukan hanya besar tapi juga bersih dan terpelihara. Kita bisa meniru itu," ungkapnya.

Menurut Sigit, banjir di Balikpapan tidak semata akibat hujan deras, melainkan lemahnya pengaturan tata ruang dan pembangunan permukiman yang mengabaikan lingkungan. 

BACA JUGA: Pengelola Sentra Kuliner Akui Keamanan Masih Terbatas, Pedagang Harap Ada Penggantian Rombong Terbakar

Ia menekankan alih fungsi lahan harus diatur ketat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan detail tata ruang, agar tidak memicu kerusakan lingkungan dan bencana.

Prinsip ini sejalan dengan teori penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebut pemanfaatan ruang wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi lindung wilayah.

Perubahan fungsi kawasan resapan menjadi permukiman atau komersial dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, dan memperbesar risiko banjir.

"Alih fungsi lahan harus diatur ketat dalam RTRW dan detail tata ruang supaya tidak memicu bencana," tegasnya.

Sumber: