Tampilkan Kesiapsiagaan Karhutla, STN Group Astra Agro di Kaltim Diapresiasi Menteri LHK

"Apabila titik api teridentifikasi, tim Fire Brigade diterjunkan dengan pompa air, peralatan pemadam manual, dan dukungan komunikasi lapangan," paparnya dihadapan Menteri Hanif dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.

Ia mengungkapkan, bahwa perusahaannya juga memanfaatkan drone Vertical Take-Off and Landing (V-TOL), guna mendukung pemantauan visual saat musim kemarau.

Adapun pilar keempat mencakup kemitraan masyarakat melalui pembinaan tiga Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Labangka, Desa Labangka Barat, dan Desa Babulu Darat.

"Patroli bersama dengan KTPA dan MPA rutin dilakukan agar pengawasan lebih luas," ungkap Dian.

Dalam kegiatan itu, perusahaan memperkenalkan Tim Fire Brigade yang terdiri dari personel khusus dan staf pendukung.

Stan perlengkapan yang disiapkan memperlihatkan berbagai sarana pemadaman, mulai dari pompa bertekanan tinggi, peralatan tangan, perlengkapan komunikasi, hingga drone. Informasi teknis terkait kapasitas peralatan dan prosedur penggunaannya pun disampaikan kepada peserta kegiatan.

Bagi Dian, upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari kewajiban regulasi sekaligus langkah memperkuat kerja sama multipihak.

"Pendekatan kami dirancang supaya pengelolaan kebakaran adaptif, sistematis, dan melibatkan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, sistem yang diterapkan perusahaan mencakup pemetaan area rawan, pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan berkala, patroli rutin bersama masyarakat, pemantauan drone, dan penyediaan sarana pendukung sesuai standar.

Diketahui, Kalimantan Timur sendiri masih tergolong wilayah rawan karhutla. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 29 Juni 2025, terdapat 455 titik panas di seluruh Indonesia dalam 24 jam terakhir, dengan 54 hotspot di Kalimantan Timur.

Jumlah tersebut menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak ketiga secara nasional.

Selain itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau di Kalimantan Timur akan terjadi pada Agustus 2025.

Penurunan curah hujan dan kelembapan udara selama periode itu diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran lahan.

Pemerintah pusat menekankan, penerapan konsolidasi kesiapsiagaan oleh perusahaan perkebunan dapat menjadi contoh praktik untuk direplikasi di wilayah lain yang rawan kebakaran.

Melalui kegiatan ini, pengendalian karhutla diharapkan bukan hanya program sosial perusahaan, tetapi kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan. (adv)

Sumber: