BPBD Kutai Barat Gelar Apel Siaga Karhutla, Wabup Ingatkan Warga Waspada Musim Kemarau 2025
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang mengecek kesiapan personel dan peralatan dalam apel siaga karhutla.-Eventius/Nomorsatukaltim-
KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Apel Siaga Bencana Karhutla di halaman Alun-alun Itho, Sendawar, Rabu 13 Agustus 2025.
Apel yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, perwakilan TNI/Polri, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, relawan kebencanaan, hingga perwakilan perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Wabup Nanang menegaskan, apel siaga bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana yang biasanya meningkat saat kemarau.
“Apel siaga ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita bersama. Musim kemarau membawa risiko karhutla yang cukup tinggi. Kita tidak bisa hanya menunggu terjadi, tapi harus menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan respons cepat,” ujarnya.
BACA JUGA: BPBD Berau Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Karhutla
Nanang menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui SK Nomor 100.3.3.3.1/k.212/2025.
Status tersebut berlaku mulai 7 Juli hingga 31 Desember 2025, meliputi ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, serta hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan karhutla.
“Status ini bukan berarti bencana sedang terjadi. Ini adalah peringatan dini agar semua pihak waspada dan siap. Dengan status siaga, kita bisa mengaktifkan sumber daya, peralatan, dan prosedur penanggulangan bencana lebih cepat,” terangnya.
Menurut Nanang, peringatan ini sangat relevan mengingat pergantian musim sering disertai cuaca ekstrem, seperti angin kencang, curah hujan tinggi, atau sebaliknya, kekeringan panjang.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan warga, serta merusak sarana dan prasarana.
Wabup menegaskan, pencegahan adalah langkah paling efektif dan hemat biaya dalam penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, relawan, maupun masyarakat, untuk bergerak proaktif.
“Kita harus cepat, tepat, dan terpadu. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika bencana sudah melanda. Pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanggulangan,” kata Nanang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
