Samarinda Jemput Bola Predikat Kota Layak Anak Utama, Dorong Keterlibatan Anak dalam Pembangunan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah berupaya keras mengukuhkan posisinya sebagai kota yang benar-benar ramah bagi anak-anak. 

Terbukti, pihaknya berpartisipasi mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada Senin (16/6/2025).

Verifikasi yang berlangsung secara daring melalui Zoom dari Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda ini dihadiri langsung oleh Verifikator Pusat Kementerian PPPA, Nanang A. Rachman.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang aman, nyaman, dan ramah anak. 

“Anak-anak bukan hanya perlu dilindungi, tapi juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka adalah pelopor dan pelapor masa depan kita,” ujar Andi Harun, 

Verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kementerian PPPA dan DKP3A Kaltim, menjadikan Samarinda kota terakhir yang menjalani rangkaian evaluasi KLA se-Kalimantan Timur. 

Kegiatan verifikasi dilakukan secara hybrid, melibatkan 14 lokus dari lima klaster penilaian KLA, mulai dari hak sipil hingga perlindungan khusus.

Andi Harun menyampaikan optimisme bahwa Samarinda berada di jalur yang tepat untuk meraih predikat KLA Kategori Utama. Hal ini didukung oleh pencapaian nilai Evaluasi Mandiri sebesar 928,3 poin dan hasil Verifikasi Administrasi Provinsi sebesar 846,37 poin.

"Kami berhasil meningkatkan kepemilikan KIA anak hingga 61,42%, dan Forum Anak juga aktif dalam pengambilan kebijakan publik,” jelas Andi Harun, memaparkan beberapa indikator keberhasilan.

Berbagai program unggulan Pemkot turut mendukung penilaian KLA ini, di antaranya, Pembangunan ruang terbuka hijau ramah anak, seperti Teras Samarinda, Cakupan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang mencapai 92,47%, 96% Puskesmas di kota ini telah berakreditasi paripurna. Serta,  Hampir seluruh sekolah dari jenjang dasar hingga menengah telah menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak.

Pada klaster perlindungan khusus, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Samarinda telah menangani 160 kasus anak korban kekerasan. UPTD PPA juga aktif melakukan pemulihan sosial, termasuk bagi anak penyintas NAPZA dan disabilitas.

"Kami berkomitmen membangun kota yang tidak hanya nyaman, tapi juga peduli dan berpihak kepada anak,” pungkas Andi Harun, menegaskan visi Pemkot Samarinda. (adv/top)

Sumber: