Pemkab Mahulu Sampaikan Rancangan KUPA PPAS ABPD-P 2025 Dalam Forum Rapat Paripurna DPRD

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh yang diwakili Plt Asisten II Setkab Mahulu Wenefrida Kayang menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu, Rabu 6 Agustus 2025.

Dalam forum paripurna yang berlangsung di lantai 2 Gedung DPRD Mahulu itu, Wenefrida menegaskan, bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan merupakan proses penting yang bertujuan menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Tema pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjadi pijakan dalam perencanaan anggaran daerah tahun depan.

Pemkab Mahulu, kata Wenefrida, juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi kekinian yang terjadi di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Musim kemarau yang cukup panjang telah menyebabkan penurunan debit air Sungai Mahakam.

Akibatnya, arus transportasi air yang menjadi jalur utama distribusi barang kebutuhan pokok terganggu. Sejumlah barang langka di pasaran, sementara harga-harga bahan pokok melonjak tinggi.

Pemkab Mahulu bersama Pemprov Kaltim telah melakukan langkah-langkah strategis dengan mengirimkan bantuan logistik seperti gas LPG 3 kg, beras, dan minyak goreng ke wilayah terdampak.

Bahkan dalam waktu dekat, bantuan akan kembali dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan operasional milik OPD melalui program “Te Geriq Nguyoq”.

Namun demikian, pihaknya juga bersyukur karena dalam beberapa hari terakhir curah hujan mulai turun di wilayah hulu. Debit Sungai Mahakam pun berangsur naik sehingga diharapkan transportasi air segera kembali normal.

Di sisi lain, Wenefrida mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama kemarau berlangsung. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini.

Terkait kondisi fiskal daerah, Pemkab Mahulu melakukan penyesuaian pada struktur pendapatan dan belanja. Total pendapatan daerah diperkirakan turun dari Rp2,310 triliun menjadi Rp2,250 triliun.

Penurunan ini terjadi pada komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan. Di sisi lain, belanja daerah meningkat dari Rp2,960 triliun menjadi Rp2,976 triliun.

Penyesuaian ini mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer ke desa dan pihak lainnya. Sementara pada sisi pembiayaan, naik dari Rp650 miliar menjadi Rp726,329 miliar.

Sejumlah program tahun 2024 yang belum terlaksana karena kendala teknis juga akan dialokasikan kembali dalam perubahan APBD 2025.

Selain itu, Pemkab masih menunggu hasil finalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim untuk kemudian disesuaikan saat proses penyempurnaan RAPBD 2025 setelah evaluasi provinsi.

Sumber: