Ketua DPRD Kutai Barat Pastikan Pemotongan TKD Tak Ganggu Program Prioritas APBD 2026

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai memastikan, bahwa isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu jalannya program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD Kutai Barat 2026.

Kepastian ini ia sampaikan setelah mengikuti pembahasan tahapan rancangan APBD antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Ridwai, sejak awal pihaknya memiliki kekhawatiran bahwa pemotongan TKD akan berdampak pada kegiatan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS.

“Kami dari DPRD punya kekhawatiran berkaitan dengan adanya pemotongan transfer pusat itu. Takutnya berimbas ke kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati di KUA-PPAS kemarin,” ujarnya, Sabtu, 22 November 2025.

BACA JUGA: Proyek Jalan Nasional di Kubar Gunakan Konstruksi Beton Bertulang, Dibiayai APBN dan APBD

Kekhawatiran itu muncul karena pada saat pembahasan KUA-PPAS belum ada informasi mengenai rencana pemotongan.

Namun tidak lama setelah kesepakatan ditandatangani, Kementerian Keuangan mengeluarkan instruksi terkait pengurangan TKD ke daerah, termasuk Kutai Barat.

“Ini yang menjadi pertanyaan kami saat rapat dengan TAPD. Kami ingin memastikan apakah kegiatan 2026 tetap aman,” tambahnya.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, DPRD akhirnya mendapatkan penjelasan bahwa tidak ada perubahan terhadap program yang telah disepakati.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutai Barat Dorong Pemerintah Fokus Kembangkan Satu Obyek Wisata Unggulan

Pemerintah menegaskan seluruh kegiatan tetap bisa dijalankan pada 2026, tanpa ada pengurangan atau pembatalan.

“Menurut mereka tidak ada yang berubah. Artinya semua kegiatan yang sudah disepakati di KUA-PPAS tetap bisa dijalankan di APBD 2026. Kami sangat bersyukur kalau memang begitu,” kata Ridwai.

Ridwai memaparkan bahwa pemotongan TKD untuk Kutai Barat ditaksir mencapai sekitar 27 persen.

Meski cukup besar, pemerintah daerah memiliki strategi untuk menutup kekurangan itu, yakni melalui efisiensi anggaran dari hasil lelang kegiatan di 2025.

Sumber: