Bekas Tambang PT KPC Bakal Dikelola PBNU, Rudy Mas'ud: Yang Penting Ikuti Aturan

BACA JUGA: Kecewa, Bupati Kutai Timur Sindir KPC: Lahan Bekas Tambang Tak Jadi Sumber Kehidupan

Rudy menilai pelibatan ormas berpotensi memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. 

“Kalau dikelola profesional, ini bisa menciptakan lapangan kerja, pelatihan, dan mendorong ekonomi lokal. Manfaatnya langsung terasa bagi warga sekitar,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum pertambangan. 

“Semua proses harus transparan dan akuntabel. Izin dari pemerintah pusat harus sesuai UU Minerba dan aturan turunan pertambangan,” jelasnya.

BACA JUGA: Satgas Temukan 4.000 Hektare Tambang Diduga Ilegal di IKN, Polda Kaltim Buka Penyelidikan

Rudy juga menyampaikan bahwa dukungan Pemprov Kaltim terhadap kebijakan pusat tidak hanya terkait IUP, tetapi juga menyangkut kebijakan strategis lainnya, seperti pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.

“Kalau semua pihak memahami peran dan kewenangannya, manfaat kebijakan bisa dirasakan luas, tidak hanya di Kaltim, tetapi untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan. “Kalau dikelola dengan benar, bekas tambang bisa direhabilitasi menjadi lahan produktif, kebun, atau area konservasi. Manfaat jangka panjang bisa dinikmati masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA: 5 Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, PBNU: Bukan Atas Nama Organisasi

Dengan dukungan tersebut, Rudy berharap Kaltim dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai aturan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. 

“Yang paling penting adalah kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kalau itu dijaga, semua pihak akan diuntungkan,” pungkasnya.

Sumber: