Dugaan Deposito hingga Lelang Molor, Samsun Sebut SiLPA APBD Kaltim Berpotensi Bengkak di Akhir Tahun

BACA JUGA: Silpa Kaltim 2024 Rp 2,5 Triliun, Pemprov Jelaskan Penyebabnya

Lebih jauh, Samsun menilai salah satu penyebab serapan rendah adalah proses lelang dan eksekusi program yang terlampau lambat. 

Ia menyebut banyak kegiatan baru dimulai pada triwulan ketiga atau bahkan baru bergerak pada November, sehingga waktu pengerjaannya menjadi sangat terbatas.

"Masalah ini bukan semata-mata soal mepetnya waktu. Masalahnya ada pada perencanaan. Kalau lelang baru dimulai akhir-akhir ini, bagaimana bisa serapan anggaran tinggi?" katanya.

Menurut Samsun, siklus pengadaan yang panjang mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, pengumuman pelelangan, tahapan sanggah-menyanggah, hingga penetapan pemenang seharusnya dimulai jauh lebih awal dalam tahun anggaran. 

BACA JUGA: Silpa APBD Kaltim 2024 Capai Rp2,59 Triliun, DPRD Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

Ketika proses lelang tersendat, kegiatan fisik otomatis tertunda dan serapan anggaran ikut merosot.

Ia meminta Pemprov Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen perencanaan dan lelang di setiap OPD. Penguatan sistem digital, ketepatan jadwal, serta pengawasan triwulanan dinilai perlu diperketat agar masalah serupa tidak berulang.

"Kalau manajemen lelangnya lambat, yang rugi masyarakat. Proyek-proyek tertunda, pelayanan juga tertunda. Ini harus dibenahi," tuturnya.

Menjelang akhir tahun, Pemprov Kaltim sebelumnya menargetkan realisasi serapan anggaran dapat mencapai 93 hingga 94 persen. Namun menurut Samsun, target tersebut tidak realistis jika melihat kondisi lapangan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BACA JUGA: Ini Penyebab APBD 2024 Kutai Timur Tak Terserap Maksimal, Silpa Tembus Rp1,7 Triliun

"Dengan posisi serapan sekarang yang hanya 67–68 persen, sangat tidak realistis mencapai 94 persen. Waktunya tinggal beberapa hari. Yang ada justru SiLPA akan besar," kata Samsun.

Ia menyebutkan bahwa SiLPA besar bukan hanya indikator lemahnya kinerja, tetapi juga merugikan masyarakat karena program yang seharusnya berjalan di 2025 harus ditunda ke tahun anggaran berikutnya. 

Samsun mendesak Pemprov Kaltim untuk tetap mempercepat proses penyerapan dengan menjaga kualitas pekerjaan, tanpa memaksakan proyek secara terburu-buru. 

Ia juga meminta transparansi penuh terkait posisi kas daerah dan progres riil setiap OPD menjelang akhir tahun.

Sumber: