Silpa APBD Kaltim 2024 Capai Rp2,59 Triliun, DPRD Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kaltim tahun anggaran 2024 tercatat mencapai Rp2,59 triliun.

Menanggapi hal ini, DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta agar pemerintah lebih cermat dalam perencanaan keuangan ke depan.

Silpa sebesar Rp2,59 triliun menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap atau belum digunakan hingga akhir tahun anggaran 2024.

Anggota Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti memberikan catatan kepada Pemerintah Provinsi terhadap laporan tersebut.

BACA JUGA: Ini Penyebab APBD 2024 Kutai Timur Tak Terserap Maksimal, Silpa Tembus Rp1,7 Triliun

Menurut Damayanti, besarnya silpa mengindikasikan lemahnya realisasi program yang seharusnya berdampak langsung ke masyarakat.

Ia menyebut, bahwa silpa bukan hanya angka sisa anggaran, tetapi bisa berarti tertahannya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah.

“Ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama bagaimana dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penganggaran selanjutnya memang benar-benar memperhatikan, jangan sampai silpa. Ini kan berarti artinya menahan apa yang menjadi hak dari masyarakat,” ujarnya, Senin, 28 Juli 2025.

Damayanti berharap agar Pemprov Kaltim memperbaiki pola perencanaan anggaran ke depan, sehingga silpa bisa diminimalkan, terutama yang berasal dari kegiatan yang gagal dilaksanakan.

BACA JUGA: Realisasi Belanja Rendah, Silpa Pemkot Balikpapan Rp614 Miliar Lebih

“Ya mudah-mudahan dari catatan tadi yang sudah diberikan oleh Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Timur bisa meminimalisir hal-hal seperti itu tadi,” tambahnya.

Meski begitu, Damayanti tetap memberi apresiasi terhadap silpa yang muncul karena efisiensi, misalnya melalui penghematan belanja atau meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Namun ia menekankan agar silpa akibat kegiatan yang tidak terlaksana, baik karena lemahnya perencanaan atau lambannya eksekusi, harus menjadi perhatian serius.

“Kalau kemudian silpa ini berkaitan dengan tidak terlaksananya kegiatan, ini kan harus menjadi catatan kita bersama,” tegas Damayanti.

Sumber: silpa apbd kaltim 2024 2 triliun lebih dewan minta evaluasi