Serapan Anggaran Rendah, Dispora Kaltim Cari Solusi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan pertama tahun 2025 dilaporkan masih rendah.

Sekretaris Dispora Kaltim, Sri Wartini, mengungkapkan bahwa perubahan sistem aplikasi E-Katalog menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/5/2025), Sri Wartini menjelaskan bahwa rata-rata serapan anggaran OPD di Kaltim masih berada di bawah 10 persen.

"Realisasinya baru sekitar 8 persen, karena baru untuk pembayaran gaji dan kebutuhan rutin lainnya," ujarnya kepada wartawan usai rapat, Jumat (16/5/2025).

Lebih lanjut, Sri Wartini menuturkan bahwa transisi dari E-Katalog versi 5 ke versi 6 menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Rencana Umum Pengadaan (RUP) harus menyesuaikan dengan versi terbaru E-Katalog, yang berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat. Diharapkan, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

Sri Wartini sendiri optimistis bahwa pertemuan ini akan mendorong Dispora Kaltim untuk segera mengatasi kendala yang ada.

"Dengan adanya pertemuan ini, kami akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana, sehingga target serapan 100 persen dapat tercapai," katanya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Pemprov Kaltim lainnya, termasuk Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah; serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando.

Diskusi dalam forum tersebut juga menyinggung pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan strategi komunikasi publik, terutama dalam konteks percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Media diharapkan dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyosialisasikan program dan kebijakan secara akurat dan bertanggung jawab," pungkasnya. (Advertorial)

Sumber: