Ribuan Massa Siap Padati DPRD Kaltim, Aliansi Mahakam Bawa 11 Tuntutan untuk Disampaikan

Tak kalah penting, Aliansi Mahakam menuntut penghentian kejahatan ekologis akibat pertambangan yang dianggap merusak lingkungan Kalimantan.

"Semua tuntutan ini lahir dari keresahan masyarakat. Kalau negara terus berpihak pada oligarki, maka rakyatlah yang paling menderita," tegas Renaldi.

Renaldi menegaskan aksi pada 1 September bukan agenda politik praktis, melainkan gerakan moral.

Ia menyadari, menjelang tahun politik, aksi massa sering dituding memiliki kepentingan politik tertentu.

Namun, Aliansi Mahakam menolak keras anggapan tersebut.

"Ini murni suara rakyat. Tidak ada kepentingan politik praktis di baliknya. Kami bergerak karena ada keresahan nyata," kata Renaldi.

BACA JUGA : Semua Pihak di Kukar Bersiap Jelang Aksi Demo 1 September, Tokoh Sentral Diminta Turun

Ia menambahkan, aksi ini akan dijalankan secara damai dan tertib. Aliansi Mahakam telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah potensi kericuhan.

Renaldi menekankan agar pemerintah dan DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi menindaklanjutinya dengan langkah nyata.

"Jangan hanya menerima aspirasi lalu disimpan di laci. Rakyat sudah jenuh dengan janji-janji. Kami menuntut tindakan konkret," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus kerusakan lingkungan akibat tambang yang hingga kini tidak tertangani.

"Lubang tambang, pencemaran, hilangnya lahan produktif semua itu bukti nyata. Kalau pemerintah diam, berarti mereka berpihak pada oligarki, bukan pada rakyat," kata dia.

BACA JUGA : Sekwan Pastikan Pokir DPRD Paser Sudah Disesuaikan dengan Program Prioritas Daerah

Menutup pernyataannya, Renaldi kembali menyerukan ajakan terbuka.

"Kami dari Aliansi Mahakam, Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat, mengundang seluruh masyarakat untuk ikut serta turun aksi pada 1 September 2025 di depan DPRD Kaltim," ucapnya.

Sumber: