Komnas HAM Ultimatum Pemprov Kaltim Terkait Pelanggaran Hak Warga Muara Komam
Aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim menuntut penyelesaian konflik di Kecamatan Muara Komam beberapa waktu lalu.-Disway/Salsa-
BACA JUGA : DPMPD Kaltim Sebut Masyarakat Adat Wehea Sebagai Perpustakaan Hidup
Dari rincian surat rekomendasi tersebut, pemerintah dan aparat diminta untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi hak-hak warga negara, sebagaimana prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.
"Penanganan perkara harus berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," kutip surat rekomendasi tersebut.
Komnas HAM juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan dapat memperburuk eskalasi konflik di Muara Komam, yang pada akhirnya berdampak lebih luas terhadap stabilitas sosial dan keamanan di Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

