Ruko di Pasar Segiri Diduga Diperjualbelikan Secara Ilegal, Wali Kota Samarinda: Ini Aset Pemerintah!

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan penataan dan rehabilitasi kawasan Pasar Segiri, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tepian.

Namun di tengah proses tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkap adanya indikasi serius terkait dugaan praktik penjualan ilegal terhadap sejumlah bangunan di kawasan tersebut, yang belakangan diketahui sebagai aset milik pemerintah.

Andi Harun membeberkan, bahwa telah ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang menjual ruko-ruko di sekitar Pasar Segiri kepada masyarakat, bahkan dengan harga yang mencapai miliaran rupiah.

"Ada dugaan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang melakukan hubungan langsung dengan pembeli. Nah, pembeli ini merasa membeli secara sah, padahal status bangunannya adalah milik pemerintah," ungkap wali kota.

BACA JUGA: Pengamat: Perlu Ketegasan Pemkot Samarinda untuk Benahi Pasar Segiri

BACA JUGA: Revitalisasi Pasar Segiri Dimatangkan, Disdag Mendata Lapak Kosong untuk Pedagang Kaki Lima

Andi Harun menyebut, bahwa beberapa transaksi dilakukan dengan nilai yang sangat tinggi, bahkan di luar batas wajar untuk ukuran bangunan di area pasar tradisional.

"Ada yang menjual lebih dari 1 miliar rupiah. Bahkan sampai hari ini, ada pembeli yang mencicil sebesar Rp30 juta- Rp40 juta per bulan melalui cek tunai," jelasnya.

Wali Kota mengaku baru membuka informasi ini secara publik karena pihaknya baru memperoleh sejumlah bukti awal dan laporan dari lapangan.

Saat ini, tim dari pemkot tengah menelusuri alur transaksi serta status hukum dari bangunan-bangunan yang telah diperjualbelikan tersebut.

BACA JUGA: Duka Mendalam Korban Kebakaran Pasar Segiri Samarinda: Ya Allah, kok Kejadian Lagi?

BACA JUGA: Api Lahap 3 Kios di Pasar Segiri Samarinda, Lokasi Pernah Terbakar pada 2024

"Saya baru buka malam ini. Kita sedang rapikan data, agar tidak ada masyarakat, khususnya pembeli, yang menjadi korban, karena banyak dari mereka yang tidak tahu kalau bangunan itu sebenarnya aset pemerintah," ujarnya.

Isu SK TUP dan Polemik Legalitas

Sumber: