Sekolah Terpadu Kota Samarinda Siap Beroperasi, Tes Masuk Tahap Kedua SMA Digelar 12 Juli

Disdikbud juga menyampaikan bahwa keberadaan sekolah ini akan menjadi model bagi sekolah lain, dengan peningkatan standar fasilitas dan kualitas guru. 

Selain itu, seluruh pendanaan akan ditanggung oleh pemerintah kota melalui skema intervensi lintas dinas.

BACA JUGA: Dinsos Berau Pastikan Lahan Sekolah Rakyat di Gunung Tabur Masuk Tahap Finalisasi

BACA JUGA: Tak Miliki Cukup Sekolah, Ratusan Siswa di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan Tidak Tertampung

“Sekolah ini tidak boleh memungut biaya dari orang tua. Untuk operasional rutin nanti tetap melalui Disdikbud, sedangkan honor guru bisa melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra),” tambah Asli.

Untuk mendukung legalitas operasional, Pemerintah Kota Samarinda juga sedang menyelesaikan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pelaksanaan sekolah terpadu. 

Salah satu poin penting dalam Perwali tersebut adalah pendirian yayasan oleh pemerintah kota sebagai payung hukum bagi SMA Prestasi, yang berstatus swasta.

“Yayasannya berbeda dari yayasan swasta pada umumnya. Tidak boleh mencari dana atau memungut biaya. Ketua yayasan ditetapkan secara ex officio oleh Kepala Disdikbud Samarinda,” jelas Asli.

BACA JUGA: Sekolah Dilarang jual Pakaian Seragam, Kadisdik Wilayah IV Kubar-Mahulu Pastikan Akan Awasi

BACA JUGA: Sekolah Swasta di Bontang Masih Kesulitan Mencari Siswa Baru, Waktu Pendaftaran Diperpanjang

Menurut rencana, Perwali tersebut akan difinalisasi dalam waktu dekat, bersamaan dengan proses notaris yayasan. 

Secara fisik, pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada Juli ini, sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai tepat waktu pada 14 Juli.

“Insya Allah semua siap. Kalaupun ada yang belum selesai, paling hanya taman atau landscape. Nanti kalau semua sudah siap, kami akan lapor ke Pak Wali, lalu memohon peresmian ke Pak Menteri,” pungkas Asli.

Dengan intervensi penuh dari pemerintah kota, sekolah ini tetap akan menerima bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas), sebagaimana sekolah-sekolah lainnya.

Sumber: