Gelar Aksi Demonstrasi, Buruh dan Mahasiswa Kaltim Menolak UU TNI

"Militer yang memimpin ketenagakerjaan kan basic-nya sangat jauh. Dia tidak akan berpihak, termasuk soal keamanan demonstrasi para buruh di pabrik-pabrik," ucapnya.

Buruh di Tengah Militerisme

Darmawan juga menyoroti sejarah kelam yang menimpa buruh perempuan bernama Marsinah, yang menjadi catatan kelam bagi dunia pekerja Tanah Air.

BACA JUGA: Rehab Gedung DPRD Kaltim Kurang Memuaskan, Kejati Kaltim Siap Usut Tuntas Dugaan Rasuah Jika Ditemukan

BACA JUGA: Program Gratispol Masih Berfokus di Kawasan Pusat Pemerintahan, Wagub: Anggaran Masih Terbatas

Selain itu, sebelum UU ini disahkan, para buruh juga kerap mendapat tekanan militer saat menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi.

Menurutnya, di Kalimantan sendiri, keberadaan militer dalam sektor keamanan sangat dominan, terutama dalam industri ekstraktif seperti pertambangan.

"Itu dugaan kita ya, menjaga keamanan ilegal dan lain sebagainya. Bisa jadi begitu," tuturnya.

Belajar dari kasus-kasus tersebut, Darmawan mengajak buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat bersatu  memperjuangkan hak-hak sipil.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Hapus Denda PBB-P2 Lewat Perwali, Dewan Sambut Positif

BACA JUGA: Abdulloh Minta Refocusing Anggaran jangan sampai Korbankan Kepentingan Masyarakat

"Yang paling penting soal penyatuannya. Saat ini, Serikat Buruh Samarinda banyak menerima laporan dari buruh, termasuk di Sumalindo. Ada sekitar 150 karyawan di sana yang hingga kini belum mendapatkan haknya terkait PHK," jelasnya.

Darmawan berharap agar pemerintah daerah memberikan ruang bagi Serikat Buruh untuk berdialog dan memperjuangkan hak-hak buruh.

"Selama masih banyak kritik, berarti ada ketidakadilan. Artinya, ada yang tidak berfungsi dalam pemerintahan. Jika tidak ditangani, kasus PHK, kriminalisasi, dan pelanggaran lainnya akan terus terjadi," pungkasnya.

Sumber: