Gelar Aksi Demonstrasi, Buruh dan Mahasiswa Kaltim Menolak UU TNI

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Gelombang penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI juga berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim).  

Ratusan buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak UU TNI yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, pada Kamis, 20 Maret 2025. 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat (21/3/2025).

Dalam aksi ini, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi penolakan UU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan Dwi Fungsi ABRI di era Orde Baru.

BACA JUGA: RUU TNI Disahkan, PERADI Balikpapan Soroti Potensi Terjadinya Efek Domino Kekuasaan

BACA JUGA: Pemkab PPU Masih Telusuri Kronologi Sengketa Warga dengan PT ITCI KU

"Cukup Sudah Zaman Kegelapan: Hancurkan Oligarki dan Militerisme dengan Kuasa Buruh dan Rakyat," demikian kutipan salah satu poster yang dibawa peserta aksi. 

Demonstran menilai, regulasi baru tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan hak-hak buruh.

Seperti yang disampaikan oleh Darmawan, perwakilan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI). 

Menurut Darmawan, Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI), memiliki sejarah kelam dalam sejarah ndonesia, terutama di era Orde Baru.

BACA JUGA: KIKA Nilai Pembahasan RUU TNI Ancam Demokrasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia

BACA JUGA: Saling Dorong Warnai Aksi Demo Aliansi Mahasiswa di Balikpapan

"Kita dipimpin selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru yang dikuatkan dengan kekuatan militer atau Angkatan Darat. Yang ditolak itu dwi fungsinya, karena mereka bisa saja menjamur di berbagai instansi pemerintahan, seperti Mayor Teddy," ujar Darmawan, yang juga aktif di Serikat Buruh Samarinda.

Ia menambahkan bahwa kehadiran militer dalam jabatan sipil, terutama dalam urusan ketenagakerjaan, berpotensi membungkam aspirasi buruh.

Sumber: