Pj Gubernur Kaltim Sebut Kades Berhak Tolak Program yang Tidak Sesuai, jika Penuhi Syarat ini

"Anggaran yang besar bisa tidak tepat sasaran jika tidak didukung data yang jelas," tegasnya.

Akmal memberikan contoh keberhasilan data presisi di Penajam Paser Utara (PPU), di mana sebelumnya klaim tenaga rentan mencapai 5.400 orang dengan alokasi anggaran Rp100 ribu per orang. 

BACA JUGA: Regenerasi Petani Menjadi Fokus Kukar Sebagai Lumbung Pangan di Kaltim

BACA JUGA: Anggota DPRD Kukar Ini Akan Kawal Bantuan untuk Petani Tambak

Namun, setelah dilakukan pemetaan partisipatif berbasis drone, hanya 1.000 tenaga rentan yang memenuhi kriteria. 

"Hampir 70 persen data tersebut bocor, tidak tepat sasaran," jelas Akmal.

Sistem Pendataan yang Valid

Akmal menilai sistem pendataan sebelumnya kurang melibatkan desa dan kelurahan, sehingga data yang disampaikan sering kali tidak valid. 

"Ini karena kita tidak punya sistem untuk melihat tenaga rentan secara cepat," tambahnya.

BACA JUGA: Disdukcapil Balikpapan Gelar Pelayanan Jemput Bola Bagi Korban Kebakaran di Gunung Sari Ilir

BACA JUGA: Sulap Sampah jadi Emas, RT 28 Waru Juara 1 Kategori Teladan BBGRM Kaltim

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut pemetaan DDP di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan di 104 desa. 

Data ini akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) serta strategi pembangunan desa yang lebih akurat.

Selain digunakan dalam perencanaan pembangunan, data presisi memberikan gambaran sosial ekonomi desa secara lebih detail. 

Data ini juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. 

BACA JUGA: DPRD Kukar Apresiasi Langkah Pemkab Atasi Masalah Sampah dengan Membangun TPA

Sumber: