Soroti Ketimpangan Otonomi Daerah, Wamendagri Tegaskan Perlunya Evaluasi Menyeluruh

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 di Balikpapan, pada Jumat (25/4/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto memberikan sorotan terkait implementasi otonomi daerah di Indonesia. 

Ia mengungkapkan, meski banyak daerah yang menunjukkan perkembangan, masih ada ketimpangan besar dalam hal pembangunan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Baginya, ketidakseimbangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan daerah-daerah tertentu tertinggal jauh dari kota-kota besar seperti Balikpapan, Surakarta, dan Denpasar.

"Sudah 29 tahun otonomi daerah berjalan, namun kita masih terjebak dalam ketimpangan yang mencolok. Ada daerah yang berkembang pesat, sementara yang lainnya tertinggal. Ini bukan hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi soal bagaimana kita mengelola keadilan sosial dan pembangunan yang merata," ujar Bima Arya dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Balikpapan Sport and Convention Center Dome.

BACA JUGA : Tinjau MBG di SDN 015 Balikpapan, Wamendagri Disambut Tarian Adat

Ia juga menyampaikan kritik terkait dengan tumpang tindih regulasi yang terus menghambat inovasi dan kemajuan daerah.

Walaupun desentralisasi memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka, namun banyak daerah yang masih terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien, perizinan yang rumit, dan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah.

Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya reformasi dalam sistem meritokrasi birokrasi dan memberikan perhatian lebih pada sektor ekonomi kreatif, yang menurutnya dapat menjadi kunci penggerak perekonomian daerah yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, meski kepala daerah yang berhasil menunjukkan kapasitas fiskal yang baik, namunnsistem yang ada masih memungkinkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

BACA JUGA : Dishub Balikpapan Siapkan Langkah Hadapi Beban Lalu Lintas Sebagai Penyangga IKN

"Jika kita benar-benar ingin otonomi daerah berhasil, maka pemerintah pusat harus lebih proaktif dalam memberikan pendampingan kepada daerah yang tertinggal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan yang menguntungkan kota-kota besar. Pemerintah pusat harus lebih terlibat dalam memastikan bahwa setiap daerah dapat berkembang secara adil," urainya.

Dengan berbagai sorotannya itu, Bima Arya mengingatkan bahwa otonomi daerah harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak menjadi celah bagi ketimpangan yang lebih besar.

Ia mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa desentralisasi benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA : Tinjau Layanan Kesehatan Gratis, Wamendagri Dorong Daerah Berkolaborasi

Sumber: