Fraksi Demokrat Kutim Soroti Realisasi PAD yang Belum Maksimal

Banner DPRD Kutai Timur--

KUTIM, NOMORSATUKALTIM- Kendati mengapresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) juga punya catatan kritis untuk perbaikan.

Setelah mempelajari nota penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023, perwakilan Fraksi Demokrat Kutim, M. Amin mengatakan masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah.  

"Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76 persen dari anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal," jelasnya pada hadirin sidang paripurna ke-27, Kamis 13 Juni 2024.

Dirinya beranggapan bahwa banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi. "Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi," tegasnya.

M Amin juga mempertanyakan kontribusi dari BUMD/Perusda dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). "Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD?" tanyanya.

Fraksi Partai Demokrat menilai pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PAD.

"Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya," ujarnya.

Ia menekankan perlunya evaluasi kinerja BUMD/Perusda untuk memastikan optimalisasi kontribusi mereka terhadap PAD.

"Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD," tuturnya.

Pihaknya juga menyoroti ketergantungan pada sektor tertentu yang harus dihindari.  "Agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu, kita perlu diversifikasi sumber pendapatan," tambahnya.

Fraksi Partai Demokrat berharap agar masukan mereka dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah.

"Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis," harapnya.

Anggota komisi D itu juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. "Kami mengajak semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah," imbuhnya. (*)

Post View:

Sumber: