DPRD Dorong Pemkab Berau Cari Alternatif PAD Selain Mengandalkan DBH dari Pemerintah Pusat

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mendorong berbagai Perusahaan Daerah (Perusda) di Kabupaten Berau menadi alternatif dari penambahan PAD selain dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, pada Selasa (14/5/2024).

Pasalnya, Berau memiliki beberapa Perusda yang saat ini sedang beroperasi, seperti Perumda Air Minum Batiwakkal dan Perusda Bhakti Praja.

"Harapannya, Perusda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berau ini bisa meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Berau," kata Sakirman.

BACA JUGA : 3 Bacalon Bupati Berau Kembalikan Formulir Penjaringan Pilkada 2024 ke Golkar

Dikatakannya, pada tahun lalu, pihaknya sempat berdebat soal target PAD dari Perumda Air Minum Batiwakkal sebesar Rp1,8 miliar per tahun.

Namun, pihak Perumda air Minum Batiwakkal meminta untuk diturunkan menjadi Rp 300 juta.

"Dinegosiasi kembali menjadi Rp 600 juta. Pada akhirnya, dari DPRD Berau meminta tetap dengan nilai yang sama sebesar 1,8 miliar,” ujarnya.

BACA JUGA : PKS Hanya Buka Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati pada Pilkada Serentak 2024

Selain Perumda Air Minum Batiwakkal, DPRD Berau juga menaruh perhatian lebih kepada Perusda Bhakti Praja dengan dukungan anggaran sebesar Rp2 miliar sebagai modal awal.

"DPRD Berau ingin melihat target dan planing bisnis dari masing-masing Perusda dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, agar pada saat mengajukan penambahan anggaran ada kejelasan rencana dimasa depan," jelasnya.

Menurutnya, jika hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, seperti dari sektor pertambangan saja, tentu tidak bisa. Karena di masa depan galian tambang akan semakin besar.

"Harus ada alternarif lain dengan menyiapkan Perusda yang ada untuk menyongsong peningkatan PAD Berau dari berbagai sektor, terutama untuk Perusda Bhakti Praja," pungkasnya.

BACA JUGA : Terjadi Krisis Air Bersih di Balikpapan, Praktisi Hukum Sebut Kota Penyangga IKN Hanya Mimpi

Sumber: