Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Menilai Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Koalisi Dosen Univeritas Mulawarman (Unmul) angkat bicara terkait kondisi terkini dari demoksrasi Indonesia.

Bertempat di Universitas Mulawarman (Unmul) para dosen yang membentuk koalisi Dosen Unmul ini telah menyatakan sikap terkait kondisi demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja (02/02/2024).

Koalisi Dosen Unmul ini menyatakan kondisi terkini dari  Demokrasai Indonesia yang sedang terancam bahaya oleh beberapa hal, mulai dari putusan MK yang cacat secara moral hingga cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden.

“Demokrasi kita dalam ancaman bahaya. Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik. Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi,” urai mereka lewat rilis media yang mereka buat.

Atas keresahan dari kondisi terkini Demokrasi Indonesia ini mendorong Koalisi Dosen Unmul ini beriskap atas dasar moral bagi kaum Intelektual yang melihat situasi ini.

“Situasi ini menuntut tanggung jawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita. Hatta dalam Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia menyebut jika tugas kaum intelektual tidak hanya memupuk ilmu pengetahuan dalam kepalanya, tapi juga berdiri paling depan untuk kepentingan kemanusiaan,” tegas mereka.

Berikut adalah pernyataan sikap yang dikeluarkan mereka selaku tenaga pengajar di salah satu kampus terbaik di Kaltim ini dan kaum Intelgensia di Bumi Etam ini.

1.Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.

2.Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.

3.Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.

4.Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

5.Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Sebelumnya gelombang yang dilancarkan oleh para Dosen dan juga Mahasiswanya juga ini telah terjadi di beberapa Kampus besar di Indonesia seperti Universitas Gajah Mada (UGM) (31/01/2024) dengan petisinya “Bulaksumur” dan Universita Islam Indonesia (UII) (01/02/2024) dengan pernyataan sikapnya “Darurat Kenegarawanan”.

 

Sumber: