Bupati Berau Meminta Kepala Kampung Lebih Inovatif untuk Kembangkan Potesi Kampung

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Bupati Berau Sri Juniarsih mengharapkan 100 kepala kampung turut serta dalam mengawal dan menyukseskan visi, misi, dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Berau, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, Bupati juga menekankan akan pentingnya mengenai keuangan kampung.

"Saya tekankan kepada saudara sekalian, agar jangan hanya bergantung pada dana transfer seperti ADK, dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Lebih dari itu, saudara diharapkan untuk lebih kreatif dalam upaya menggali sumber pendapatan asli kampung (PAK) dengan memaksimalkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki kampung masing-masing," tegasnya.

Dia pun mengajak para kepala kampung untuk dapat lebih memaksimalkan badan usaha milik kampung (BUMK) dengan unit usaha yang riil sesuai potensi dan keunggulan kampung.

"Cari peluang usaha, baik berupa produk olahan maupun pariwisata, lakukan kerja sama antarkampung, termasuk di antaranya transformasi eks UPK PNPM MPD (Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan)," ungkapnya.

"Maksimalkan pula sumber daya perusahaan yang berlokasi di kampung sebagai mitra BUMK dalam menjalankan usaha. Jangan sampai pemerintah kampung dan BUMK hanya menjadi penonton di kampung sendiri," sambungnya.

Dijelaskannya, akuntabilitas pemerintahan kampung sejatinya adalah jantung dalam demokrasi kampung. Hal ini pun terdapat dalam misi keempat Pemerintah Kabupaten Berau, yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

"Kami sangat menyadari, mewujudkan pemerintahan kampung yang maju dan mensejahterakan masyarakat bukan perkara mudah. Dalam perjalanannya, pemerintahan kampung tentu akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang memerlukan kebijaksanaan dalam berpikir serta bertindak," jelasnya.

 

 

Menurutnya, beberapa tantangan yang paling nyata adalah bagaimana memfungsikan secara optimal struktur organisasi pemerintahan kampung maupun lembaga yang ada di dalamnya, dan bagaimana menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat.

"Untuk itu, aparatur pemerintahan kampung juga wajib menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan BPK dan lembaga kampung lainnya dalam rangka mempercepat agenda pembangunan kampung menuju kampung yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sebisa mungkin hindari dan redam potensi laten konflik dalam masyarakat. Ciptakanlah suasana yang rukun, aman, damai, dan saling menghargai di tengah masyarakat," ungkapnya.

Pemerintahan kampung, kata dia, adalah ujung tombak dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Karenanya, seorang SDM aparatur kampung dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.

Sumber: