Siswa Belajar di Tenda, Bupati Berau Sebut Pembangunan RKB Sudah Dianggarkan

Siswa Belajar di Tenda, Bupati Berau Sebut Pembangunan RKB Sudah Dianggarkan

Bupati Berau, Sri Juniarsih (tengah) saat meninjau progress pembangunan Rumah Sehat Baznas (RSB) Berau belum lama ini.-(Diswaykaltim/Reza)-

Berau, NOMORSATUKALTIM - Ramai menjadi pemberitaan, kepala sekolah SMPN 4 Kelay, Renita menjelaskan kondisi sekolahnya.

Kepada Disway Kaltim, Renita mengaku terpaksa mengambil kebijakan belajar di tenda karena ruang kegiatan belajar (RKB) SMP Negeri 4 Kelay, Kampung Merapun, Kabupaten Berau, Kaltim tersebut tidak mencukupi untuk menampung jumlah siswanya.

"Setidaknya ada kurang lebih 20 siswa yang belajar di sebuah tenda. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun ajaran baru 2023 ini. Kami kekurangan RKB. Jadi sementara, kami membuat tenda untuk proses belajar mengajar agar lebih efektif," kata Renita.

Ia menjelaskan sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 3 RKB. Selama ini pihak sekolah telah memanfaatkan ruang laboratorium (Lab) IPA untuk mencukupi kekurangan ruangan belajar.

Namun, lantaran jumlah peserta didik baru cukup banyak. Sehingga harus dibagi menjadi dua kelas.

"Tetapi saat dibagi, ruangan yang ada sudah tidak mencukupi. Dan untuk diketahui, sekolah yang terletak di Kampung Merapun ini, mengakomodir siswa dari 3 kampung dan 3 perusahaan swasta.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih setelah mendengar hal itu, langsung mengkonfirmasi kepala dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Berau. Bupati mempertanyakan kebenaran berita yang sudah beredar.

 

"Setelah saya konfirmasi ke dinas terkait, ternyata sebenarnya ini sudah dianggarkan sejak lama, cuma memang belum terealisasi dan akan direalisasikan di APBD murni ini atau di ABT,'' jelas Sri Juniarsih.

Dikatakannya, sebelum ramai menjadi pemberitaan media, sebenarnya pembangunan RKB untuk SMP Negeri 4 Kelay sudah dianggarkan.

''Nah ini yang saya sampaikan bahwa antara media dengan pemerintah itu harus bersahabat. Bagaimana caranya supaya berita tersebut bisa keluar dengan cara yang tidak memojokkan pemerintah. Untung saja saya langsung klarifikasi dengan bagian anggaran,'' ujarnya.

Bupati menjelaskan, bahwa 20 persen APBD itu diperuntukkan untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Dan hal itu pernah disampaikan pada saat GSM (Gerakan Sekolah Menyenangkan). Bupati saat itu bertemu langsung dengan kepala sekolah SD dan SMP di kabupaten Berau.

''Pada saat itu saya menyampaikan bahwa bapak ibu tidak usah menunggu kami, karena kami tidak mungkin mendatangi semua sekolah yang ada di Kabupaten Berau. Sehingganya bapak ibu harus aktif menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di sekolah SD maupun SMP.  Alhamdulillah mereka respon dengan apa yang disampaikan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dari SD dan SMP yang ada di kampung-kampung di 13 kecamatan itu sampai ke saya. Dan saya bisa disposisi sehingga dapat dianggarkan murni di tahun 2024,'' pungkasnya.

Jadi, masalah yang ada di SMPN 4 Kelay itu belum direalisasikan karena anggarannya baru dimulai dalam ABT tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, siswa SMP Negeri Kelay 4 harus belajar di tenda kayu beratap terpal dengan dinding spanduk bekas karena sekolah tersebut kekurangan ruang belajar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Madri Pani menyayangkan kejadian ini. Ia merasa janggal, karena kejadian seperti ini tak semestinya terjadi di daerah dengan APBD mencapai Rp5,1 triliun.  

“Dengan besarnya APBD kita ini, yang mencapai Rp 5,1 Triliun, justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” kata Madri Pani, kepada Disway Kaltim.

Madri Pani menilai, pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan dunia pendidikan di Kabupaten Berau. 

Selama ini pembangunan dinilai hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kawasan kota. Sehingga sekolah yang ada di wilayah perkampungan terabaikan. 

“Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya ada di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah yang ada di Berau ini layak jadi tempat belajar mengajar,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk sektor pendidikan, terlebih 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: