Komisi IV Tindak Lanjuti Aduan soal Sekolah Terpadu di Regency

Komisi IV Tindak Lanjuti Aduan soal Sekolah Terpadu di Regency

Nomorsatukaltim.com – Komisi IV Parlemen Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD menyoal pembangunan sekolah terpadu perumahan Regency, Kelurahan Sepinggan Baru Balikpapan Selatan. Agenda RDP itu dihelat, pada Selasa (11/4/2023). Ketua Komisi IV Doris Eko mengatakan, bahwa RDP dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan untuk menindkalanjuti surat aduan soal dugaan tak sesuainya progres proyek pembangunan sekolah terpadu SD dan SMP sekitar Rp 33 miliar. Untuk itu pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan melihat riil berapa serapan pekerjaan yang telah dituntaskan. Menurut Doris, info realisasi pekerjaan yang diterimanya sudah mencapai 20,28 persen. Selain itu serapan anggaran untuk uang muka 15 persen dilanjukan pada termin pertama 15 persen. “Nanti kita lihat dilapangan sesuai progres atau tidak, ” ujar Doris. Menanggapi beberapa persoalan yang mengemuka, Direktur Cabang PT. SAW Mustofa menyampaikan terkait persoalan daftar hitam sudah selesai dan mengenai penagihan sesuai dengan pekerjaan. “Penggunaan material sudah dilakukan backup serta diuji beberapa perguruan tinggi, seperti Institut Tehnologi Surabaya, ” ujarnya. Fardiansyah Konsultan PT. SAW menjelaskan Pembangunan SD Negeri di kompleks Regency Anggaran sebesar Rp 33 miliar lebih. Pihak juga memasukan jaminan, yang akan berakhir sampai 19 Desember 2023 menggunakan sistem MYC . “Standar materialnya sudah dilakukan uji di lembaga yang berkompeten,” ujarnya. Pihaknya mengklaim sudah beberapa kali melaporkan pekerjaan. Serapan anggaran sudah direalisasikan sebesar Rp 7,7 miliar. SAW akan menjamin proyek tersebut selesai sesuai jadwal. “Terkait lahan sudah terbuka 90 persen,” tuturnya. Wakil Ketua DPRD Budiono menuturkan, bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara riil berapa serapan pekerjaan sudah diselesaikan. Ia bilang kalau melihat presentase dari pihak PT. SAW berasal dari Aceh hanya berkutik pada pematangan lahan. “Semoga saja tidak terulang seperti proyek DASAmpal, banyak menuai masalah,” ujarnya. RDP itu dihelat di Gedung Parlemen, Selasa (11/4/2023). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Doris Eko D didampingi Hj. Kasmah, Johanis Patiung, Ardiansyah, Parlindungan Sihotang, Muhammad Taqwa, dan anggota Komisi III Kamaruddin Ibrahim, Nurhadi Saputra. Hadir pula jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Pokja ULP serta PT. Sarjis Agung Wirajaya, pemenang proyek. (*/ Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: