APBD Balikpapan 2022 Terancam Defisit, Haris : Uang Kita Rp 2 T Mau Belanja Rp 2,4 T

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – DPRD Balikpapan meminta pemkot untuk menilik lagi semua program kerja yang telah dibuat. Untuk selanjutnya melakukan skala prioritas. Sebabnya, APBD Balikpapan tahun depan diperkirakan defisit 20 persen.

Belum usainya pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak pada pembiayaan program Pemkot Balikpapan dalam APBD 2022. Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, APBD Balikpapan Tahun 2022 mendatang akan mengalami defisit Rp 412 miliar.

Hal itu berdasarkan perhitungan pemasukan pemerintah dari pendapatan daerah, bagi hasil pusat dan bantuan pemerintah provinsi yang tidak sebanding dengan proyeksi belanja.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian penyusunan anggaran untuk tahun 2022, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Diperkirakan uang masuk itu Rp 2 triliun. Tapi pengeluaran tahun depan untuk belanja langsung dan tidak langsung mencapai Rp 2,4 triliun. Jadi kita pelajari ada defisit Rp 412 miliar,” kata Anggota Banggar, Haris Selasa (3/8/2021).

Menurut Haris, besaran defisit yang akan terjadi pada APBD 2022 diperkirakan mencapai 20 persen dari total anggaran yang tersedia. Sementara sesuai peraturan daerah, defisit anggaran hanya diperbolehkan 3 hingga 6 persen.

Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah kota membuat daftar prioritas penggunaan anggaran yang akan dimasukan dalam pembahasan APBD 2022.

“Uangnya Rp 2 triliun tapi kita bikin belanja Rp 2,4 triliun. Berdasarkan perda, defisit itu paling besar 3 sampai kalau tidak salah 6 persen saja. Kenapa kok sudah merencanakan Rp 2,4 triliun,” tuturnya.

Menurut Haris, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas di masa pandemi COVID-19 ini. Harus ada skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan untuk penanganan banjir dan pendidikan.

Sehingga proyeksi belanja pemerintah yang dianggarkan bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Coba ditetapkan saja dulu skema anggarannya,” jelasnya.

Ia berharap wali kota yang baru dapat menyusun daftar pemotongan anggaran yang tidak prioritas di tiap satuan kerja. Karena DPRD tidak mengetahui prioritas anggaran di masing-masing perangkat daerah tersebut.

“OPD yang tidak prioritas itu dulu yang dipotong. Jadi berkas masih kembali ke pemerintah kota. Biar mereka sendiri yang potong bukan DPRD,” pungkasnya. Adv/and/ava

Sumber: