Menanti Kerja Nyata Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang

OLEH: IRWANSYAH*

Baru-baru ini telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang. Dengan kehadiran pemimpin baru, tentu ada harapan baru bagi seluruh masyarakat Kutim. Sebab semua visi-misi dan program kegiatan yang sudah dijanjikan pada saat kampanye harus bisa direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Menjadi pemimpin di Kutim memang bukan pekerjaan yang mudah. Memikul ratusan ribu amanah masyarakat yang harus ditunaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Semua pekerjaan rumah sudah menanti. Dari masalah pendidikan, infrastruktur jalan, listrik, layanan air bersih, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Di sektor pendidikan saja kita bisa melihat masih minimnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Kutim. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim, Roma Malau menyampaikan, saat ini jumlah tenaga pengajar di Kutim masih jauh dari kuota yang diharapkan. Khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada dipedalaman. Saat ini jumlah guru di Kutim baru mencapai 2.350 orang. Padahal kebutuhan yang sesuai dengan rombongan belajar (rombel) dan mata pelajaran (mapel) diperkirakan 3.000 pengajar. Pendidikan memang memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003: pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Begitu juga dengan kondisi infrastruktur jalan di Kutim. Masih banyak yang rusak. Sehingga mengakibatkan arus transportasi terhambat dan memerlukan waktu tempuh yang lama. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim 2020, jalan yang diaspal hanya 31 persen dari panjang jalan 111,335 km dengan kondisi baik. Kemudian 15 persen beton dengan panjang jalan 253,531 km dengan kondisi sedang, dan masih ada 54 persen belum diaspal dengan panjang jalan 435,267 km yang kondisinya rusak. Melihat data infrastruktur jalan di atas, butuh perhatian pemerintah yang lebih serius. Dengan menekankan pembangunan jalan sebagai skala prioritas. Difokuskan pada pembangunan jalan desa. Sehingga masyarakat lebih mudah melakukan semua aktivitas mereka. Terutama untuk mempermudah roda ekonomi masyarakat. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian masalah penerangan di Kutim. Masih banyak warga yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Data PLN pada 2019 lalu, dari 141 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kutim, tercatat baru sekitar 72 desa yang mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Sedangkan 69 desa lainnya adalah non-PLN. Berupa genset perorangan, suplai listrik perusahaan, atau listrik desa. Dari data di atas, sudah cukup menjelaskan bahwa masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Hal ini menandakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Untuk memastikan listrik bisa mengalir dengan merata pada setiap desa di 18 kecamatan. Jika listrik teraliri, tentu akan mempermudah aktivitas masyarakat yang sering terbengkalai karena tidak adanya pasokan listrik. Secanggih apa pun smartphone atau komputer yang kita miliki, tidak akan berguna tanpa adanya energi listrik yang memadai. Selanjutnya tidak kalah penting juga masalah layanan air bersih di setiap desa. Layanan air bersih PDAM di Kutim dari 141 desa baru menyentuh 43 desa. Masih ada 98 desa yang belum mendapatkan aliran air dari PDAM. Bagaimana bisa pemerintah menciptakan keluarga sehat dan sejahtera jika masih banyak desa yang belum mendapatkan air bersih yang cukup dan merata? Padahal air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat wajib dipenuhi. Khususnya untuk air minum, masak, mandi, dan lain-lain. Pemerintah harus terus berusaha untuk memaksimal semua kebutuhan dasar publik. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial serta menghapus proyek-proyek yang kurang bermanfaat untuk masyarakat. (*Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kutai Timur)

Sumber: