Prabowo Tanggapi Keracunan MBG: Jangan Dipolitisasi, Fokus Anak-anak Sulit Makan

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Presiden RI, Prabowo Subianto mengakui bahwa kasus keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan persoalan serius. 

Namun ia memastikan bahwa program ini bakal jalan terus dan dibenahi.

Ia meminta semua pihak tidak mempolitisasi masalah tersebut, karena tujuan utama program adalah membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," kata Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

BACA JUGA: DKK Balikpapan Kirim Sampel Makanan MBG ke BPOM untuk Uji Laboratorium

BACA JUGA: Keluhan MBG Banyak Basi Terus Bermunculan, BGN: Selama Ini Masaknya Hanya Satu Kali

Meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama 7 hari, Prabowo menuturkan dirinya tetap memantau perkembangan kasus. 

Ia juga menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama sejumlah pejabat terkait untuk membahas langkah penanganan lebih lanjut.

Presiden mengakui sejak awal pelaksanaan program MBG terdapat sejumlah kekurangan, namun ia meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program tetap tercapai.

“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” ujar Presiden, dikutip Antara.

BACA JUGA: Kepala SMKN 3 Balikpapan Tepis Isu Keracunan Makanan MBG yang Viral

BACA JUGA: Cegah Kasus Keracunan, Dinkes Kutim Awasi Ketat Penyaluran MBG di Sekolah

Kasus keracunan MBG sebelumnya terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di Balikpapan di mana 4 siswa SMK dilaporkan terindikasi keracunan usai mengonsumsi menu program tersebut.

Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program telah mengeluarkan keputusan antisipasi. 

Sumber: