Sekda Mahulu Minta Penilaian Indikator Kinerja Jangan Disamakan Dengan Daerah Lain
Sekda Mahulu Stephanus Madang.-istimewa-
Stephanus juga menyoroti indikator penilaian kinerja daerah yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi Mahulu.
“Kota besar mungkin mudah memenuhi indikator itu. Namun, bagi kami yang masih menyewa rumah penduduk sebagai kantor pemerintahan, apalagi mal pelayanan publik, tentu sulit. Karena itu, kami berharap ada penyesuaian indikator yang lebih realistis,” ujarnya.
Ia menyampaikan catatan penting kepada KPK. Pertama, perlunya pendampingan teknis intensif bagi aparatur Mahulu.
Khususnya dalam penerapan sistem digital di delapan area intervensi.
Kedua, perlunya program pembinaan dan pendidikan khusus bagi ASN yang mengelola keuangan dan proyek.
BACA JUGA:Usai Dilantik, Bupati Angela Ajak Warga Bersatu Demi Wujudkan Visi Mahulu Melaju
Dengan paparan tersebut, dia menekankan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan memerlukan perhatian khusus pemerintah provinsi maupun pusat.
Agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tanpa mengorbankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dulu, sebelum menjadi bendahara proyek atau pimpinan proyek, ada kursus dan pelatihan manajemen. Sekarang banyak pejabat teknis ditunjuk tanpa pembekalan memadai."
“Itu sangat berisiko, ibarat memberi kunci mobil kepada orang yang tidak bisa menyetir. Maka kami berharap pola pembinaan seperti dulu bisa dihidupkan kembali,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
