Ketua DPRD Kutim : SDA Dikeruk, Infrastruktur Justru Rusak oleh Aktivitas Perusahaan

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Kondisi ironis terjadi di daerah kaya akan sumber daya alam (SDA), yakni tepatnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Di tengah besarnya potensi tambang batu bara yang digali setiap tahun, justru infrastruktur dasar tidak memadai.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, bahwa kondisi ini semakin terasa janggal karena infrastruktur yang di bangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat, turut dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.

Potensi SDA yang keluar dari Kutim sangat besar. Jika dihitung dari harga terendah sekalipun, nilainya bisa menembus Rp80 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan betapa strategisnya peran Kutim dalam menyumbang devisa negara.

BACA JUGA: Putusan MK Final, Plt Asisten I Kutim: Tidak Ada Lagi Celah Sengketa Batas Sidrap

BACA JUGA: DPRD Kutim Usulkan Bentuk OPD Baru: Dinas Ekonomi Kreatif

“Kalau kita lihat, kekayaan alam kita ini potensinya sangat besar. Maka sudah sewajarnya pembangunan di daerah juga bisa lebih ditingkatkan,” ucapnya, Kamis 18 September 2025.

Ia mengingat, bahwa pernah ada masa di mana harga batu bara menembus 400 dolar per ton. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya nilai ekonomis yang seharusnya juga memberi dampak langsung terhadap pembangunan di daerah penghasil.

Namun, kenyataan di lapangan justru berbeda. Jimmi menilai anggaran pembangunan yang kembali ke Kutim masih jauh dari proporsional dibandingkan kontribusi SDA yang digelontorkan ke pusat.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah dinilainya tidak sebanding dengan besarnya nilai produksi SDA.

BACA JUGA: RT Dapat Tambahan Anggaran Rp250 Juta, Faizal Rachman Ingatkan Pentingnya Pengawasan

BACA JUGA: 26 Desa di Kutim Masih Gelap Gulita, Pembanguan Jaringan Listrik Terkendala Anggaran dan Akses Infrastruktur

Padahal, Kutim yang baru berusia 25 tahun masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita masih butuh dukungan serius, apalagi kita daerah yang baru. Kalau hanya mengandalkan dana yang sekarang, jelas tidak cukup,” ujarnya.

Sumber: