Biaya Distribusi Tinggi, Pemkab Kutim Usulkan Penyesuaian HET Beras ke Pemprov

Di sisi lain, masyarakat juga diyakinkan tidak akan terdampak negatif.

BACA JUGA:Aktivis Perempuan Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Kasus Pelecehan

BACA JUGA:DP3A Kutim Siap Dampingi Korban Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pengacara

Kepala Disperindag menyebut daya beli warga Kutim masih tergolong aman, sehingga usulan kenaikan harga HET tidak akan menimbulkan masalah serius.

“Bagi masyarakat, yang terpenting adalah ketersediaan barang. Selama beras ada, kualitasnya bagus, dan harganya masih bisa dijangkau, mereka tetap mampu membeli. Bahkan, ketika membeli, mereka tidak sampai jatuh miskin,” paparnya.

Hal ini juga sejalan dengan perhatian Bupati Kutim yang selalu menanyakan soal daya beli masyarakat.

Disperindag pun memastikan stabilitas harga tetap terjaga, meski ada penyesuaian pada HET.

Selain itu, usulan ini juga demi menjaga keberlangsungan usaha pedagang dan distributor beras.

Mereka mengaku keberatan jika dipaksa menjual sesuai HET nasional, karena berpotensi menimbulkan kerugian.

BACA JUGA:DPRD: Kutim Butuh Bandara dan Pelabuhan

BACA JUGA:Kabar Baik untuk Warga Kutim, UPT Kebersihan Jalankan Pengangkutan Tiga Shift Bikin Sampah Tak Lagi Menumpuk

“Kalau dipaksa dengan harga yang merugikan, mereka tentu tidak akan menjual. Kalau tidak ada yang berjualan, beras kosong, lalu masyarakat mau makan apa. Itu yang harus dipikirkan bersama,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah mengajukan HET kabupaten sebagai solusi.

Tujuannya untuk melindungi kepentingan pedagang sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di masyarakat.

“Kami ingin ada win-win solution. Pemerintah tidak hanya memikirkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga memastikan pelaku usaha bisa tetap menjalankan bisnisnya dengan aman,” tutupnya.

Sumber: