Jalan Poros di KM 28 Batuah Kembali Ambles, Komisi III DPRD Kaltim Dorong Perbaikan Permanen

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Kawasan Jalan Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mengalami penurunan badan jalan sekitar 10 sentimeter.

Kondisi tersebut terjadi meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan sementara oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur pada April 2025.

Penurunan ini kembali mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan, peristiwa ini menjadi catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam penanganan infrastruktur jalan strategis di Kalimantan Timur.

BACA JUGA: Jalan Longsor di Km 28 Loa Janan: Gunakan Sistem Buka-Tutup, Masih Terjadi Kemacetan

"Pertama kami tentu turut prihatin atas kejadian yang terulang kembali. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua," ujar Reza dihubungi Jumat, 26 Desember 2025.

Ia menjelaskan, Komisi III DPRD Kaltim sejak awal telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim untuk berkoordinasi dengan BBPJN Kaltim terkait penanganan Jalan KM 28.

Dari laporan yang diterima, BBPJN sempat melakukan perbaikan darurat dengan penghamparan material batu di titik terdampak dan proses tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah desa setempat.

Namun, penanganan sementara yang dilakukan pada April 2025 tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

BACA JUGA: Dinas ESDM Sebut Longsor di KM 28 Batuah Dipicu Faktor Alam, Soal Tambang Tunggu Kajian

Jalan kembali mengalami penurunan, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai penyebab longsor yang terjadi berulang kali di kawasan tersebut.

Reza mengakui, di lapangan muncul dugaan keterkaitan antara longsor jalan dengan aktivitas pertambangan di sekitar lokasi, termasuk operasional PT BSSF.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi atau menarik kesimpulan tanpa dasar teknis yang jelas.

"Kami tidak bisa langsung menyimpulkan penyebabnya dari aktivitas pertambangan. Secara teknis itu bukan ranah Komisi III," tegasnya.

Sumber: