Wilayah Berau Sering Dapat Sampah Kiriman dari Luar Pulau, Komisi III DPRD Kaltim Minta Segera Ditangani

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, meminta sampah di wilayah pesisir dan destinasi wisata di Berau segera ditangani.

Dia menyebut fenomena sampah yang menumpuk belakangan ini diduga kuat terbawa angin dan arus laut dari luar negeri. Sehingga bukan sepenuhnya akibat aktivitas masyarakat lokal.

“Kalau ini kan alam ya, penyebabnya alam. Sesuatu yang bukan karena kesengajaan kita, tapi memang karena terbawa angin dari luar negeri,” ujar Syarifatul belum lama ini.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Berau, ia menilai pemerintah daerah dan masyarakat setempat harus sigap menghadapi situasi seperti ini.

Menurutnya, peristiwa lingkungan di kawasan pesisir tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak saja.

“Fenomena apapun yang terjadi di Kabupaten Berau itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Ini perlu kolaborasi bersama masyarakat setempat sebagai pemilik wilayah,” tegasnya.

Dia juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, termasuk Pramuka untuk telibat.

Politisi Golkar ini memastikan siap menggerakkan anggota Pramuka jika ada imbauan resmi untuk turun membantu.

Hal ini sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, termasuk Pramuka agar lebih peduli lingkungan.

“Jangan kita biarkan karena ini akan berdampak tidak baik. Wisata itu identik dengan kebersihan dan keindahan. Kalau ada sampah seperti itu ya harus cepat kita buang,” katanya.

Terkait koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Syarifatul menyampaikan bahwa komunikasi secara umum berjalan baik.

Namun, hingga kini belum ada pembahasan khusus mengenai penanganan sampah kiriman tersebut.

Dia berencana segera memperbarui informasi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau sebagai OPD yang membidangi soal kebersihan dan persampahan.

“Komunikasi dengan Pemkab sih selalu, cuma yang khusus membahas sampah ini memang belum. Tapi nanti kami coba update dengan DLHK,” ujarnya.

Sumber: