Proyek Dermaga Kampung Baru Dilanjutkan 2026, Dishub Balikpapan Desak Kepastian Anggaran Rp 2,3 Miliar

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pembangunan Dermaga Kampung Baru di Balikpapan akan kembali dilanjutkan pada 2026, setelah sempat tertunda karena penyesuaian kebijakan anggaran beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan proyek tersebut menjadi salah satu prioritas utama sektor transportasi laut tahun depan, dengan nilai anggaran mencapai Rp 2,3 miliar.

Proyek ini sebelumnya direncanakan selesai bertahap sejak 2024, namun realisasi fisik tak dapat dilakukan karena belum rampungnya dokumen teknis dan proses efisiensi fiskal di tingkat provinsi maupun pusat.

Kini, seluruh persyaratan administrasi dan dokumen teknis pembangunan telah siap.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurahman mengungkapkan bahwa dokumen Detail Engineering Design (DED) dermaga sudah selesai seluruhnya dan siap digunakan.

BACA JUGA:DPRD Balikpapan Sarankan Pemkot Serahkan Videotron ke Perumda agar Hasilkan PAD

"DED-nya sudah rampung. Tahun depan kami mulai tahap pembangunan secara bertahap," kata Fadli saat diwawancara, pada Rabu 5 November 2025.

Ia menjelaskan, proyek dermaga ini menjadi krusial karena wilayah pesisir Balikpapan masih sangat bergantung pada akses laut, baik untuk mobilitas logistik maupun transportasi masyarakat antarwilayah.

Saat ini, sejumlah dermaga kecil di kawasan pesisir timur dan barat Balikpapan dinilai belum mampu menampung arus barang dan penumpang yang terus meningkat.

"Dermaga di Kampung Baru ini akan memperkuat konektivitas laut antara Balikpapan dan daerah pesisir sekitar. Jadi bukan hanya untuk bongkar muat, tapi juga menunjang transportasi masyarakat," terangnya.

Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada penguatan struktur utama dermaga dan perbaikan akses darat menuju pelabuhan.

BACA JUGA:Api Cepat Membesar dalam Kebakaran Ruko Klandasan Ilir Balikpapan karena Popok Bayi

Fadli memastikan seluruh tahapan akan mengacu pada standar teknis keselamatan dan kelestarian lingkungan, termasuk pengamanan jalur pesisir dari erosi.

Kendati demikian, pihaknya mengakui ada kekhawatiran bahwa rencana ini dapat kembali tertunda jika terjadi penyesuaian fiskal di tingkat pemerintah pusat.

Sumber: