Bankaltimtara

500 Personel Gabungan Disiagakan untuk Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 1 September di Balikpapan

500 Personel Gabungan Disiagakan untuk Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 1 September di Balikpapan

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto saat meninjau kendaraan operasional yang akan dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada 1 September 2025, di halaman Polresta Balikpapan, pada Minggu (31/8/2025).-(Foto/ Humas Polresta Balikpapan)-

Selanjutnya, usai apel, Kapolresta pun meninjau kesiapan peralatan dan kendaraan operasional yang akan digunakan. 

Beberapa di antaranya yakni kendaraan taktis (rantis) Dalmas (pengendalian massa) milik Korps Sabhara dan mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan.

BACA JUGA: Jelang Aksi 1 September, Posko Donasi Aliansi Mahakam di Simpang Lembuswana Ramai Disumbang Warga

BACA JUGA: Gerakan Solidaritas Kutim Gelar Aksi di Mapolres, Suarakan Kepedulian Sesama

Sebelumnya, puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak mengadakan konsolidasi, yang berlangsung di halaman Gedung KNPI Balikpapan, pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Agenda tersebut berlangsung dari pukul 20.10 hingga 23.15 WITA. 

Konsolidasi ini bertujuan untuk mempersiapkan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada Senin, 1 September 2025.

Jenderal Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Jusliadin, menyebut bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada perumusan tuntutan dan teknis aksi. 

BACA JUGA: Festival Komunikasi Unmul Angkat Isu Sosial Lewat Karya Kreatif Pelajar dan Mahasiswa

BACA JUGA: Semua Pihak di Kukar Bersiap Jelang Aksi Demo 1 September, Tokoh Sentral Diminta Turun

“Jadi ini sebagai kelanjutan dari gerakan Aliansi Balikpapan Melawan kemarin. Ini representasi dari aksi sebelumnya,” ujar Jusliadin ditemui usai konsolidasi, Sabtu (30/8/2025).

Lebih lanjut ia menegaskan akan mengangkat isu-isu yang mencakup permasalahan nasional dan daerah.

Jusliadin menyebutkan 2 isu nasional utama yang akan mereka suarakan, yakni menolak kekerasan aparat keamanan serta menolak penambahan tunjangan anggora DPR.

Tuntutan ini muncul karena tunjangan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbebani tingginya pajak.

BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Kukar Menggugat Pastikan Turun ke Jalan 1 September

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: