Balikpapan Tembus Tiga Besar Nasional dalam Penghargaan Kinerja Daerah

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, pada Jumat (25/4/2025).

Balikpapan masuk tiga besar nasional sebagai kota dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024.

EPPD sendiri merupakan instrumen penilaian tahunan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah tahun ini Kalimantan Timur mendapatkan urutan keempat secara nasional, di atas Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ini sebuah prestasi luar biasa. Kemudian Balikpapan nomor tiga terbaik dari seluruh kabupaten kota di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

BACA JUGA : Polda Kaltim Tindak Tegas 3 Oknum Polisi Penyelundup Sabu di Samarinda

"Ini adalah forum silaturahmi untuk seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kami berharap melalui agenda seperti ini dapat memicu peningkatan kinerja pemerintah daerah kedepannya," sambungnya.

Menurutnya, capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ia berharap momentum ini bisa memicu peningkatan kinerja pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya kapasitas fiskal suatu daerah belum tentu menjamin kinerja yang baik.

BACA JUGA : Disnakertrans Paser Dorong Serikat Pekerja Peringati Hari Buruh Tanpa Unjuk Rasa, Ganti dengan Kegiatan Sosial

"Fiskal yang tinggi bukan jaminan. Misalnya Papua Barat, secara fiskal tinggi, tapi kinerjanya rendah. Kalau Kalimantan Timur fiskalnya tinggi, maka kinerjanya seharusnya juga tinggi. Kuncinya ada di sumber daya manusianya," terangnya.

Akmal juga menekankan pentingnya penerapan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, meritokrasi sebuah mekanisme dapat mendorong sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih baik.

"Mereka yang berhasil harus diberi reward, sementara yang tidak harus diberikan evaluasi dan punishment. Namun, mekanismenya saat ini lebih banyak memberikan reward, sedangkan punishment jarang terjadi karena ada rasa segan," jelasnya.

Sumber: