Balikpapan Tembus Tiga Besar Nasional dalam Penghargaan Kinerja Daerah

BACA JUGA : Tinjau MBG di SDN 015 Balikpapan, Wamendagri Disambut Tarian Adat

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto yang turut hadir dalam upacara peringatan, menekankan pentingnya menjadikan 29 tahun perjalanan otonomi daerah sebagai momentum evaluasi menyeluruh, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

"Pemerintah daerah harus beradaptasi, menjadi pemimpin yang inovatif dan kolaboratif, serta mencari pertumbuhan ekonomi baru di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani," tekan Bima Arya.

Baginya, pemerintah pusat juga perlu terus melakukan evaluasi, koordinasi, akselerasi, dan sinergi demi menyukseskan desentralisasi.

BACA JUGA : Dishub Balikpapan Siapkan Langkah Hadapi Beban Lalu Lintas Sebagai Penyangga IKN

Ia juga menegaskan agar seluruh daerah harus mengikuti ritme percepatan yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

"Kita melihat sekarang irama yang dibangun Presiden Prabowo itu gas pol dan itu nyambung, seperti di Kalimantan Timur yang cepat dan melibatkan seluruh warga," imbuhnya.

Sama halnya dengan Ditjen Otda, ia mengatakan bahwa meritokrasi merupakan kunci utama keberhasilan otonomi daerah.

"Kewenangan besar harus diiringi kapasitas yang memadai. Kapasitas adalah konsekuensi dari meritokrasi. Kalau kapasitas tidak sejalan dengan kewenangan, maka akan sulit. Ini yang harus kita evaluasi bersama," tutur Bima Arya.

BACA JUGA : Tinjau Layanan Kesehatan Gratis, Wamendagri Dorong Daerah Berkolaborasi

Dalam konteks Kalimantan Timur dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bima menilai pembangunan IKN merupakan berkah yang harus dimaksimalkan daerah.

"IKN ini berkah untuk Kalimantan Timur karena IKN ini terus berjalan. Semuanya ditargetkan akan selesai dan berjalan dengan baik. Balikpapan dan Kalimantan Timur akan mendapat keberkahan," tandasya.

 

Daftar Penerima Penghargaan EPPD 2024

Adapun penerima piagam penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan status kinerja tinggi berdasarkan EPPD Tahun 2024 terdiri dari 23 provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

Sumber: