Menurut Abdul Rohim, peran Damkar kini semakin luas, mulai dari penanganan kebakaran, evakuasi hewan liar seperti ular dan biawak, hingga membantu warga dalam kasus-kasus nonkebakaran lainnya.
BACA JUGA: Warga Sungai Dama Mengadu, DPRD Samarinda Siapkan Mediasi Dampak Proyek Terowongan
Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda berencana mendorong pembahasan lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Damkar mendapat perhatian lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Damkar ini berkaitan langsung dengan musibah dan bencana. Kalau anggarannya terlalu minim, pencegahan tidak optimal dan saat bencana terjadi penanganannya juga bisa terganggu,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III telah meminta Dinas Damkar memetakan kebutuhan prioritas, baik fisik maupun nonfisik.
DPRD, kata Abdul Rohim, akan mengupayakan berbagai alternatif solusi, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kota serta membuka peluang kerja sama dengan mitra di luar pemerintah.
BACA JUGA: BigMall Belum Punya Tim Tanggap Kebakaran, Damkar Samarinda Usulkan Gelar Pelatihan Simulasi
BACA JUGA: Kebakaran Bigmall Berulang, Disdamkar Sarankan Pembenahan Total Sistem Kelistrikan
“Kami akan cari jalan agar fungsi Damkar sebagai garda terdepan penanganan bencana di Samarinda tetap berjalan optimal,” pungkasnya.