Bankaltimtara

Menteri PU: Perlu Waktu 2–3 Tahun untuk Pulihkan Sumatera

Menteri PU: Perlu Waktu 2–3 Tahun untuk Pulihkan Sumatera

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Gampong Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang.-(Ist./ Dok. Kemen PU)-

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemulihan wilayah Sumatera pascabencana banjir dan longsor diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. 

Pemulihan tersebut mencakup Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terdampak bencana besar dalam beberapa bulan terakhir.

Dody menyebut, paling cepat, pemulihan dapat dicapai dalam waktu 2 tahun. 

Namun, pemerintah menyiapkan skenario hingga 3 tahun untuk memastikan seluruh infrastruktur terdampak dapat kembali berfungsi optimal.

BACA JUGA: KLH Gugat 6 Perusahaan Rp4,6 Triliun, Biang Kerok Banjir di Sumatera

BACA JUGA: Prabowo Sempurnakan Desain IKN, Fokus Tambah Embung untuk Antisipasi Iklim dan Karhutla

"Paling cepat (pulih) dua tahun. Itu paling cepat. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin tiga tahun," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026.

Menurut Dody, lamanya proses pemulihan dipengaruhi oleh skala kerusakan infrastruktur yang cukup luas. 

Pekerjaan yang terdampak meliputi jalan, jembatan, hingga infrastruktur sumber daya air yang membutuhkan waktu pengerjaan bertahap.

Ia menjelaskan, sejumlah proyek fisik tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, seperti pembangunan sabo dam dan cekdam (check dam), penanganan ruas jalan Tarutung–Sibolga, hingga pemulihan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan memerlukan waktu satu hingga dua tahun.

BACA JUGA: Desain Masjid Negara IKN Dikritik Arsitek, Saf dan Orientasi Kiblat jadi Sorotan

BACA JUGA: Ahli Teknik Sipil Soroti Insiden Patahnya Tol Balikpapan-IKN, Aco: Perlu Analisis Perilaku Hidrologi

"Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat (selesai)," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini memprioritaskan pemulihan akses dasar agar aktivitas masyarakat kembali berjalan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: